32 Pengacara Siap Membela Forkorus Cs

Masalah Keamanan Sidang Makar Jadi Catatan  Tersendiri

JAYAPURA - Kuasa Hukum  lima terdakwa kasus makar  Kongras Rakyat Papua (KPR)  III atas nama Forkorus Yoboisembut, Edison  Waromi, Selpius Bobi, Dominikus Sorabut dan Agustinus Kraar,  menyatakan siap mendampingi kelima terdakwa pada sidang Perdana di Pengadilan Negeri Jayapura,  Senin 30 Januari 2012 pukul 10.00 WIT Pagi.
Bahkan kuasa hukum yang semula dikabarkan berjumlah 15 orang, kini bertambah hingga keseluruhan Tim  Kuasa Hukum berjumlah 32 orang. Maing masing dari Kontras Papua, ALDP Papua, LBH Papua, LP3AP,LP3BH ditamnbah dengan advokad dari DPC Peradi Jayapura.
Dalam siaran persnya, Jumat( 27/1/2012), Tim Kuasa Hukum Forkorusa Cs menyatakan, selain terdakwa telah menerima surat penetapan sidang juga kelima terdakwa sudah menyatakan siap menghadapi sidang.  “Kelima terdakwa tetap dikenakan pasal 106 KUHP  tentang makar yang merupakan dakwaan tunggal sesui dakwaan yang ditetapkan Kejaksaan,,” kata Olga Hamadi dari Kontras Papua.
Lanjutnya, “ Karena proses Hukum sudah berjalan hingga masuk persidangan Senin,  maka Kuasa Hukum akan tetap berupaya lakukan pembelaan, saya pikir agenda kedepan kami juga minta kepada semua pihak  bahwa belajar dari pengalaman yang ada dari pengamanan tidak terlalu berlebihan karena  sidang makar KRP III merupakan sidang yang terbuka bagi umum, dimana semua orang punya akses untuk menyaksikan berlangsungnya sidang, namun dirinyua berharap agar semua masyarakat yang datang menyaksikan sidang tetap menjaga keadaan konduksi, tertib hingga sidang berjalan dengan baik dimana transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga,” ungkap Olga.

PERSIPURA VS SRIWIJAYA FC

Pertarungan Tahta dan Gengsi

JAYAPURA – Pertandingan sengit akan terjadi pada lanjutan Indonesian Super League musim kompetisi 2011/2012 antara juara bertahan Persipura Jayapura menghadapi Sriwijaya FC, Sabtu (28/1) di Stadion Mandala Jayapura, kedua tim akan yang saat ini menduduki peringkat pertama dan kedua tersebut akan berusaha memenangkan pertandingan untuk sebuah tahta puncak klasemen dan gengsi dua tim besar di Indonesia.
Saat ini Persipura sedang berada pada urutan pertama klasemen Indonesia Super League dengan torehan 20 poin, dan Sriwijaya membuntuti di peringkat kedua dengan 19 poin, siapapun pemenang dalam laga sore nanti akan berhak untuk berada di peringkat pertama, namun apabila hasilnya imbang, maka Persipura tetap memuncaki klasemen sementara.
“Semua tim ingin memenangkan pertandingan, kami juga seperti itu, apalagi kami baru saja gagal di Wamena jadi paling tidak kami ingin mendapatkan poin di sini, syukur kalau kami menang, tetapi paling tidak satu poin bisa kami raih di pertandingan besok,” ujar Asisten Pelatih Sriwijaya FC, Indrayadi, saat jumpa pers pre match, kemarin.
Indrayadi juga menambahkan bahwa, seluruh pemain Sriwijaya FC telah siap untuk melakoni pertarungan sore nanti, optimisme Sriwijaya tersebut, tidak berarti meremehkan tuan rumah Persipura,”Semua pemain kami siap untuk bertanding besok (hari ini.red), kami juga tahu bahwa, menghadapi Persipura adalah sebuah pertandingan yang berat karena mereka adalah tim yang kuat dan solid, hampir semua pemain mereka memiliki skill yang bagus jadi kami juga harus waspada terhadap Persipura,” tandas Indrayadi.

Rp 13 M  Dana Pengamanan Belum Dipertanggungjawabkan

Pada Pilgub Papua Barat Lalu

Manokwari - Tidak hanya KPUPB yang menggunakan anggaran besar untuk pelaksanaan pemilukada lalu, yakni sebesar Rp 201 miliar pada pemilukada tahap pertama, dan Rp 72 miliar pada pemilukada tahap kedua. Namun Polda Papua pun dialokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk dana pengamanan, yakni sebesar Rp. 13 miliar.  Hanya saja walau pelaksanaan pemilukada tersebut telah usai, namun hingga saat ini Polda Papua belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Padahal, deadline waktu pertanggungjawabannya sudah berakhir yakni Bulan Desember 2011 lalu.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, Drs. Soleman Sikirit, kepada sejumlah wartawan mengatakan, untuk dana pengamanan pemilukada tahun lalu, pihaknya mengusulkan sebesar Rp. 25 miliar. “Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan, anggaran tersebut mencapai Rp. 27 miliar. Anggaran untuk pengamanan ini, dilakukan dalam dua tahap yakni pertama sebesar Rp. 14 miliar untuk pemilukada tahap pertama, dan sisanya dipergunakan untuk pengamanan pada pemilukada putaran kedua,” jelas Sikirit.
Sikirit mengaku, alokasi anggaran yang ada di DPA Kesbangpol tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pemilukada mulai dari tahapan pendaftaran, kampanye hingga pada saat pencoblosan dan perhitungan suara. “Kalau untuk anggaran pelantikan, tidak masuk dalam alokasi Rp. 25 miliar yang ada di Kesbangpol ini. Anggaran tersebut dialokasikan tersendiri,” aku Sikirit.

DPRP  Claim  Belum  Terima  Sosialisasi  UP4B

Segera Minta  Penjelasan  Pimpinan UP4B

JAYAPURA—Meski Unit Percepatan  Pembangunan  Papua dan Papua Barat (UP4B) telah menggelar sosialisasi  selama kurang lebih enam bulan. Tapi  Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) Papua mengklaim  belum pernah menerima  sosialisasi UP4B.  Klaim ini disampaikan Wakil Ketua I  DPRP  Yunus  Wonda  SH  ketika  menerima  aspirasi  Forum Komunikasi  Rakyat  Papua Tolak Unit Percepatan  Pembangunan  Papua dan Papua Barat (FKRPT-UP4B) yang  menggelar aksi unjukrasa di  Kantor  DPRP, Rabu (25/1).  
Politisi Partai Demokrat  ini ketika  dihubungi  kembali  diruang kerjanya,  Jumat  (27/1) mengatakan,  agar   program  UP4B tak  menjadi polemik dan bermasalah, pihaknya mengharapkan   pihak  pihak  yang  terlibat langsung dalam UP4B   seyogyanyalah menggelar    sosialisasi  kepada  semua komponen masyarakat dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik  sampai Kampung  diseluruh Provinsi Papua dan Papua Barat agar  masyarakat memahami program  UP4B.
Politisi  Partai  Demokrat ini  menjelaskan,  UU 21 Tahun  2001  Tentang  Otsus  Papua  pada waktu di sosialisasikan itu juga dalam keadaan terancam, tapi  hanya  dengan suatu konsekuensi yang luar biasa dan mereka jalan.
Karena itu,  tuturnya, pihaknya merencanakan dalam waktu dekat   segera  meminta   penjelasan   petingi  petinggi  UP4B menyangkut   keuntungan  serta  kendala  kendalanya apabila  program  Otsus  Jilid  II  ini diterapkan  dimasyarakat . 

“Papua  Barat Titipan dari PBB”

JAYAPURA - Ada pernyataan menarik diungkapkan salah satu kelompok yang menamakan dirinya sebagai pejabat Federasi Negara Papua Barat (NFPB). Mereka mengatakan, terkait masa depan penyelesaian permasalahan politik di Papua Barat, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui seluruh public baik public Negara Federal Papua Barat (NFPB) maupun public NKRI serta public Internasional.
Antara lain adalah mengenai Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dan pandangan politik dari West Papua National Authority (WPNA) terhadap persidangan yang akan dijalani oleh Presiden Negara Federal Papua Barat (NFPB), Forkorus Yoboisembut, S.Pd dan Perdana Menteri (PM) NFPB, Dominikus Sorabut, dkk yang ditetapkan sebagai tersangka kasus makar dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) III lalu, di Lapangan Zakheus, Padang Bulan.
Juru Bicara (Jubir) dari Perdana Menteri (PM) NFPB, Jack Wanggai yang didampingi oleh Presiden WPNA, Pdt. Terryanus Israel Yocku dan Gubernur WPNA Wilayah Manokwari, Markus Yennu saat melakukan jumpa pers, di Prima Garden, Abepura, Jumat (27/01) kemarin sore.
Menurut Pdt. Terryanus Israel Yocku, Pemerintah Indonesia perlu sekali mengakui keberadaan Papua Barat didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan titipan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari resolusi PBB 2504 butir ke-2, yang berbunyi bahwa diberikan kepada Indonesia ijin untuk membangun Papua Barat selama 25 Tahun lamanya, tidak mengusai dan memiliki Papua Barat sebagai bagian dari NKRI.

Anggota  DPRD  Kota Ngambek  Pintu Gerbang Kantor  Dipalang

Aktifitas Lumpuh, Tuntut Sekwan Diganti

JAYAPURA - JIka rakyat biasa yang ngambek, maka itu hal yang biasa, namun jika itu dilakukan para Wakil rakyat maka itu sesuatu yang tidak lazim. Namun itulah yang dilakukan beberapa anggota DPRD Kota Jayapura  yang berkantor di Kotaraja.  Mereka ngambek alias marah terhadap kinerja Sekwan yang dinilai tidak memberikan pelayanan terhadap kebutuhan anggota Dewan  selama yang bersangkutan menjabat Sekwan DPRD Kota Jayapura hingga masuk tahun 2012 ini, membuat aktifitas di Kantor DPRD Kota seharian kemarin lumpuh.
Protes kalangan anggota  Dewan  terhadap  kinerja Sekwan  tersebut memuncak  Kamis,( 26/1/2012), dimana  dua anggota Dewan dari Komisi A  menutup kedua pintu gerbang dan memarkir kendaraan pribadinya di depan dua pintu gerbang tersebut,. Aksi ini sebagai tanda protes dan marah kepada Sekwan sekaligus menuntut Ketua DPR  untuk segera mengganti Sekwan.  Kedua anggota Dewan yang menutup pintu gerbang dengan mobil mereka itu, masing masing Hein Ohee dan Frederik Mebri.
Tindakan protes anggota Dewan ini secara keseluruhan dikoordinir 8 anggota Komisi A  yang membidangi Pemerintahan.  Memang sangat lasim  bila kita melihat masyarakat  ramai demo ke  kantor Dewan, namun Kamis( 26/1/2012) pagi kemarin justru terbalik, anggota Dewan demo dan ngambek kepada sekwan dan Ketua DPRD dengan mengerahkan security menutup kedua pintu gerbang dan tidak diperbolehkan seorangpun PNS  masuk kantor Dewan, hal itu  dilakukan sejak pukul 07.00 WIT  pagi  hingga jam dua siang kemarin.

Persidafon 2 Vs Deltras 1

Pembuktian di Kandang

SENTANI—Tim tuan rumah Persidafon berhasil mengalahkan tamunya Deltras FC Sidoarjo dengan skor 2-1 pada  laga lanjutan Liga Super Indonesia (ISL) di Stadion Barnabas Youwe (SBY), Kamis sore (26/01). Kemenangan ini sekaligus sebagai pembuktian Edu Dkk di depan ribuan pendukungnya yang membanjiri  lapanan SBY.
Gol pertama Persidafon dicetak Kapten Tim, Edward Ifakdalam pada menit ke-27, kemudian gol kedua dicetak Patric Wanggai di menit ke 55.
Sementara gol balasan tim tamu Deltras FC Sidoarjo diciptakan Amos M  pada menit ke-49.
Jalannya pertandingan yang dipimpin wasit Ahmad Suparman yang berasal dari Jakarta dan disaksikan ribuan pendukung panatik Persidafon tim yang dijuluki “Laskar Gunung Cycloop” ini, berlangsung saling serang dengan tempo tinggi.
Pada menit-menit terakhir tuan rumah Persidafon mulai menguasai jalannya permainan, namun tim tamu tidak berdiam diri tetap melakukan penyerangan untuk menambah poin, namun hingga pluit tanda berakhirnya permainan tidak bisa menambah poin.
Saling jual beli serangan terus ditampilkan kedua tim setelah itu. beberapa peluang gol berhasil dibuat kedua tim, hanya saja penyelesaian akhir yang belum optimal membuat belum terciptanya gol.

OPM  Juga Hambat  Pembangunan  di Paniai

JAYAPURA—Apabila   4  Distrik di wilayah Kabupaten Puncak Jaya tak ada pembangunan  sejak tahun 2004  hingga  2011   lantaran  lokasinya diduga sebagai “Sarang” Organisasi Papua Merdeka  (OPM),  maka hal yang  tak beda  ditemui  di wilayah Kabupaten Paniai.  Pasalnya,    akibat   aktivitas pergerakan OPM  yang dipimpin   John Yogi,   pembangunan jalan  di  tiga  Distrik terhambat . Tiga distrik itu masing masing  Distrik Enarotali, Bibida, dan Pasir Putih.
Demikian disampaikan Anggota Komisi A DPR Papua Ina Kudiai di ruang kerjanya, Kamis (26/1).  Putri asli daerah Paniai ini mengatakan, pihaknya  mendesak  Pemerintah Daerah  Kabupaten Paniai untuk membangun jalan di tiga Distrik tersebut.   
Karena  itu, pihaknya meminta pembangunan jalan tersebut dilakukan setelah disahkannya APBD tahun ini.     
“Anak buah John Yogi sudah tak ada lagi di tiga distrik itu, maka pemerintah bisa membangun jalan untuk aktivitas masyarakat. Apalagi masyarakat sampai saat ini masih kesulitan untuk menyalurkan hasil kebunnya ke  pasar,” jelasnya.

Polda Papua Akan Dapat Pesawat Skytruck

JAYAPURA - Guna meningkatkan kinerja Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas, Polda Papua akan memperoleh pesawatSkytruck dan helicopter. Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Papua, Kamis 26 Januari.
“Dalam waktu dekat akan disiapkan pesawat Skytruck untuk Polda Papua guna menunjang kinerja menjaga Kamtibmas terutama di sejumlah kabupaten di Papua yang kerap terjadi kerusuhan,” ujar Aziz Syamsudin kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja di Polda Papua, 26 Januari.
Sedangkan untuk helikopter, sedang dilakukan pengecekan di daerah lain, untuk dialihkan ke Papua. “Kalau keberadaan heli di wilayah lain kurang optimal penggunaannya, maka akan diupayakan dipindahkan ke Papua,” ucapnya.
Menurut Aziz, kunjungan rombongan Komisi III ke Papua juga untuk membahas serta melihat langsung kondisi terakhir provinsi paling Timur Indonesia. “Kami dengan Polda juga membahas gejolak Papua salah satunya Freeport, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan Kamtibmas,”ungkapnya.

Para  Caretaker Diwarning Segera Persiapkan  Pemilukada

JAYAPURA— Penjabat  Gubernur  Provinsi  Papua Dr. Drs  H. Syamsul Arief Rivai MS mewarning (baca: memperingati) para Penjabat  Bupati  (Caretaker) di seluruh Provinsi Papua yang daerahnya belum menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Soalnya jangka waktu  yang diberikan bagi  para Penjabat Bupati untuk  mempersiapkan Pemilukada sebagian besar sudah  lewat    dari 6 bulan.  
Demikian diuangkapkan Syamsul Arief Rivai  usai menggelar pertemuan bersama para Penjabat Bupati  di seluruh Provinsi Papua di ruang kerja Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Kamis (26/1). Kata  dia,   pihaknya  telah memberikan  petunjuk untuk segera menyelesaikan masalah  menyangkut Pemilukada serta tak perlu berlama lama menjadi Penjabat Bupati.  Namun, hanya  6  Penjabat  Bupati  yang  hadir  tanpa merinci Penjabat  Bupati  dari mana saja.
Tujuan  memanggil   para  Penjabat Bupati,  lanjut dia, untuk  menanyakan masalah- masalah   yang dihadapi,  sehingga belum menyelenggarakan  Pemilukada. Pasalnya, pihaknya  mendapatkan  beberapa informasi menyangkut  hambatan menggelar Pemilukada  seperti  administratif dan complain complain dan lain lain.
“Ada  Penjabat  Bupati yang melaporkan sudah siap  menggelar Pemilukada,  ada yang sudah  melaksanakan dan lain lain,” tandasnya.

Sidang Perdana Forkorus, Cs  Senin Dipimpin Ketua PN

JAYAPURA- Menyusul pernyataan dari salah satu Kuasa Hukum dari para tersangka kasus makar Kongres Rakyat Papua (KRP) III, Forkorus Yoboisembut, Cs. Yakni Harry Maturbongs, SH. dari Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua, yang telah memperoleh sinyal atau informasi tentang pelaksanaan sidang perdana bagi Forkorus Yoboisembut, Cs. Pada Senin, 30 Januari pekan depan, dibenarkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Jayapura, Jack J. Octavianus, SH. MH. Ia  menyatakan bahwa itu memang benar sidang Forkurus itu dilakukan Senin, dimana  pihaknya juga telah menerima pelimpahan berkas kasusnya dari pihak kepolisian.
“Bahwa sidang perdana ini akan diketuai oleh saya sendiri dan dibantu oleh empat hakim anggota yakni I Ketut Nyoman S, SH. MH. Syor Mambrasar, SH. MH. Orpa Marthina, SH. dan Willem Marco Erari, SH. sedangkan untuk kuasa hukum yang telah datang mendaftarkan dirinya untuk mendampingi para tersangka kasus makar itu berjumlah 10 orang yang menghadap ke saya guna mendaftarkan dirinya yang akan mendampingi Forkorus Yoboisembut, Cs. Ini, tapi itu saya juga belum bisa pastikan, maka nanti kita lihat pada sidang hari pertama atau perdananya saja,” katanya.
Ketika ditanya wartawan terkait soal keamanan di PN Klas I A Jayapura, Jack J. Octavianus, SH. MH. menyatakan bahwa keamanan ini tanggungjawab dari pihak kepolisian. “ Saya anggap sama dengan perkara-perkara lainnya, jadi saya tidak perlu koordinasi dengan pihak aparat dan otomatis dengan sendirinya dari aparat akan turun mengamankan jalannya persidangan, yang dimana saya menganggapnya sama saja dengan perkara-perkara lainnya atau tidak terlalu mengistimewakan dari sidang makar ini,”katanya.

Polda  Akan Kirim Pasukan Brimob Puncak

JAYAPURA- Berlarut-larutnya konflik horisontal di Kabupaten Puncak, menjadi suatu perhatian serius Polda Papua . Pasalnya sejak awal Agustus 2011 – Januari 2012 di Kabupaten Puncak sudah menelan korban Jiwa kurang lebih 40-an orang.
Salah satu langkah konkrit yang diambil Polda  Papua guna mengamankan situasi serta menjaga kamtibmas agar selalu kondusif  dan mencegah jatuhnya korban jiwa lagi dengan rencana mengirimkan anggota Brimob ke sana, termasuk ke Kabupaten Tolikara. Dengan rincian, masing – masing 1 pleton untuk Kabupaten  Puncak – 1 pleton untuk daerah Ilaga , dan  1 pleton untuk Kabupaten Tolikara .
Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Kombes Pol Wachyono kepada wartawan di ruang Cenderawasih Polda Papua. “ Menyikapi kejadian di Puncak dan daerah sekitar dalam minggu ini Polda Papua akan mengirim Anngota Brimob Papua untuk melaksanakan pengamanan masing – masing daerah akan dikirim 1 pleton anggota Brimob,