|
Biak- Pemahaman dan pola kebiasaan berpindah (nomaden) masyarakat di Papua tampaknya masih menjadi indikator utama sulitnya penderita HIV dan AIDS ditekan. Dalam kurun waktu 2009-2011 terdapat 28 kasus HIV/AIDS, delapan di antaranya berprofesi sebagai PNS. Penyakit ini merupakan penyakit menular mematikan setelah Malaria. Khusus di Sentani saja, dari 95 persen yang diperiksa, teridentifikasi penyakit malaria sekitar lima persennya. Pada 2008 lalu, pemerintah membagikan kelambu kepada masyarakat dan terdapat penurunan yang terkena malaria, namun, saat program itu berhenti, jumlah penderita kembali meningkat. Terkait HIV dan AIDS, Kepala Puskesmas Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Dian Gritnowati mengatakan upaya melokalisasi penderita HIV/AIDS menjadi sulit karena tidak diketahui di mana tempat domisili si penderita. “Ada kasus, satu nama bisa digunakan oleh banyak orang. Uniknya satu sama lain tidak saling kenal dan dari suku yang berbeda, sehingga menyulitkan kami dalam melakukan lokalisasi,” katanya kepada Bintang Papua di Sentani, Senin lalu. Ia mengungkapkan penyebaran HIV/AIDS di Papua justru banyak terjadi di jalanan, bukan di tempat penampungan. Hal ini yang kemudian sulit dilakukan penyuluhan karena terjadi spontan. “Tidak ada unsur paksaan, dari berbagai suku bertemu di mana saja dan bisa terjadi hubungan badan. Saya istilahkan heteroseks. Beda jika di tempat penampungan yang bisa kami lakukan penyuluhan,” ungkapnya.
Sebenarnya, kata Dian lewat ibu-ibu hamil dan menyusui penderita HIV dan AIDS ini bisa terdeteksi karena mereka rutin melakukan pemeriksaan. Di saat itulah bisa diketahui apakah mereka mengidap HIV/AIDS atau tidak. “Warga enggan memberitahukan kepada kami apakah ada keluarganya yang terkena HIV/AIDS karena malu. Saat ada istri yang memberitahukan justru dianiaya,” ujarnya. Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengaku bahwa penanggulangan HIV/AIDS menjadi konsen pemerintah. Sejak dua tahun lalu terus diupayakan agar masyarakat yang terkena bisa diminimalisasi. Namun, kata Endang dibutuhkan kesadaran dari masyarakat setempat tentang betapa bahayanya penyakit ini bagi diri dan keluarganya. “Bagi penderitanya kami upayakan tetap mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menampung mereka,” kata Menkes usai meresmikan Politeknik Kesehatan, Kemenkes Jayapura pada Senin lalu. (pin/don/l03)
|