Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


+ Baca Lengkap
 1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


+ Baca Lengkap
 Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


+ Baca Lengkap
Jumat, 18 Mei 2012
Home Biak 2012 Biak Optimis Dapat Predikat WTP
2012 Biak Optimis Dapat Predikat WTP PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh redaksi binpa   
Selasa, 21 Februari 2012 22:53

Sardiana : Pengelolaan keuangan daerah di Papua masih sangat rendah


Biak- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Papua, dalam rangka membangun sumber daya manusia pejabat pemerintah di daerah ini dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kini di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat telah dibuka klinik konsultasi pengelolaan keuangan oleh tim asistensi BPKP. 
Kepala BPKP Perwakilan Papua, I Nyoman Sardiana mengatakan, Pemkab Biak Numfor kini telah menjalin kerja sama dengan BPKP dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Ia mengatakan, selama ini pengelolaan keuangan daerah masih dianggap belum begitu baik sehingga dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan pemerintah daerah, selalu menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK). Dan ini hampir terjadi di semua kabupaten dan  kota di Papua. “Banyaknya temuan BPK di hampir semua kabupaten di papua yang terjadi setiap tahun karena sumber daya manusia pejabat pemerintah di Papua dalam hal pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah, khususnya mengenai masalah administrasi keuangan,” katanya kepada Bintang Papua, Senin lalu di Biak. Ia berharap dengan kerja sama itu dapat membuat sumber daya manusia di Biak maupun daerah lainnya di papua dapat lebih meningkat sehingga pengelolaan keuangan daerah ini dapat berjalan maksimal. Menurut dia, hanya ada lima kabupaten yang belum melakukan kerja sama dengan BPKP dalam hal pengelolaan keuangan daerah sementara sebagian besar lainnya sudah melakukan kerja sama serupa.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Frengki Korwa mengatakan, pemerintah di Biak ingin meraih predikat wajar tanpa pengecualian dalam hal pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2012 sehingga juga menjadi alasan menjalin kerjasama dengan BPKP. “Kalau bisa jangan hanya meraih gelar wajar dengan pengecualian (WDP) dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan kerjasama ini Biak bertekad ingin meraih WTP pada tahun 2012 ini dengan terlebih dahulu memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah,” katanya kepada Bintang Papua, Selasa (21/2). (pin/don/l03)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


+ Baca Lengkap

Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


+ Baca Lengkap

Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul