KNPB: Kami Mau Hanya Referendum
 JAYAPURA- Seribuan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuntut referendum segera digelar bagi Papua, karena segala masalah di Papua tidak dapat menyelesaikan status Politik Papua, termasuk Otsus Papua dan UP4B atau Program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
Massa KNPB yang mengelar demo dengan berjalan kaki dari Waena menuju kantor MRP tepat pukul 13.00 WIT kemarin siang, Senin (20/2/2012). Massa yang dipimpin Mako Tabuni melakukan orasi an menyatakan pernyataan Politiknya kepada MRP karena tujuan demo KNPB adalah mendemo MRP Papua.
Pendemo diterima semua unsur pimpinan MRP, Timotius Murib, Pdt. Hofni Simbiak, Angelbertha Kotorok serta 16 anggota MRP didepan kantor MRP di Jayapura. Massa KNPB dalam orasi yang disampaikan Mako Tabuni itu, intinya menuntut MRP dibubarkan. Karena MRP tidak pernah membawa aspirasi rakyat Papua, melainkan merupakan alat pemerintah indonesia.
Mereka menyatakan, untuk Papua bukan Otsus atau UP4B yang menjadi solusi masalah Papua, melainkan hanya referendum, maka referendum segera harus digelar. Demikian juga semua pembangunan di atas tanah Papua harus dihentikan, termasuk pemekaran pemekaran kabupaten yang tengah dipersiapkan Pemerintah Indonesia untuk Papua.
“ Kami rakyat Papua menuntut Referendum, kami menolak Dialog Jakarta Papua dan tuntut referendum,” teriak massa. Massa KNPB yang datang mendemo MRP kemarin siang hingga sore hari, terdiri atas berbagai kelompok massa KNPB termasuk unsur pergerakan KNPB PRD Port Numbay.
Dalam mendemo MRP massa KNPB meluapkan segala emosinya hingga mencela anggota dan kinerja MRP. Dalam orasi politik yang disampikan Ketua PRD Port Numbay dikatakan, bila di Papua ini ada dua jalan yakni jalan lebar dan sempit. Jalan lebar adalah Otsus Papua yang banyak uang termasuk UP4B, namun jalan sempit adalah jalan menuju kemerdekaan dan referendum seperti yang sedang diperjuangkan KNPB.
Pernyataan sikap yang sama disampaikan juga oleh perwakilan Tapol Napol Papua, saul Bomay dan Yusak Pakage. Isi pernyataannya sama yakni menolak NKRI. Massa terus melakukan orasi Politik di hadapan ketua dan anggota MRP hingga demo berakhir sore pukul 17.00 Waktu Papua. Diakhir demo KNPB massa mendesak dan memaksa ketua MRP Timotius Murib menandatangani pernyataan referendum bahwa MRP mendukung referendum.
Timotius Murib : MRP Berkewajiban Dengar Aspirasi
Sementara itu Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan sebagai Lembaga Kultur, MRP telah menjalankan kewajibannya untuk menerima dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda, hal tersebut dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. “Ini untuk pertama kalnya kami dari MRP menerima aksi demo damai yang dilakukan saudara-saudara kami dari KNPB, mereka datang untuk menyerukan aspirasi ke MRP, dan sebagai lmbaga kultur tidak bisa menyentuh area politik praktis, karena yang merka sampaikan adalah aspirasi maka kami terima, karena hal itu sesuai dengan Undang Undang no 21 tentang Otonomi Khusu Pasal 20 ayat 1 huruf e, disitu dinyatakan bahwa MRP berkewajiban untuk mendengarkan aspirasi dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda,” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.
Terkait tindak lanjut yang akan dilakukan oleh MRP terhadap tuntutan yang didengungkan oleh KNPB, Timotius Murib mengatakan,”Ada beberapa catatan yang sudah mereka serahkan kepada kami, dan sesuai mekanisme yang berlaku di MRP, bahwa selanjutnya tuntutan mereka itu akan kami bahas di kelompok kerja (Pokja) dan kemudian akan kami plenokan, hasilnya akan surati kepada KNPB untuk menjadi jawaban bagi mereka,”jelas Murib.
KNPB dalam pernyataan sikapnya, menyampaikan beberapa hal terkait keinginan rakyat Papua yang dijadikan sebagai tuntutan, dan tuntutan tersebut adalah, Pemerintah diminta segera melakukan Referendum di Tanah Papua, Dengan tegas menolak dan mengembalikan UP4B ke Jakarta, Meminta Pemerintah untuk menghentikan Pemilihan Gubernur Papua Periode 2012 – 2017, Menghentikan semua pembangunan yang dilakukan Pemerinta Indonesia di Tanah Papua, dan menuntut Pemerintah untuk menghentikan Pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung di Tanah Papua.
“Beberapa tuntutan yang politis, dan sebagai lembaga kultur kami tidak memiliki kewenangan untuk itu, kami fokus mengurus hak-hak dasar Orang Asli Papua, yang meliputi keberpihakan. Pemberdayaan dan Perlindungan Orang Asli Papua, tetapi karena itu adalah aspirasi dan telah mereka sampaikan, maka itu akan menjadi catatan bagi kami untuk selanjutnya disidangkan,” tambah Timotius Murib.
“Yang jelas, kami ingin bekerja untuk mensejahterakan Orang Asli Papua sesuai dengan kewenangan kami yang telah diatur didalam UndangUndang No 21 tentang Otonomi Khusus, terkait tuntutan referendum, kami akan bahas tetapi bukan sebagai prioritas, karena hal itu harus dibahas dengan beberapa lembaga terkait lainnya, dan MRP bukan Lembaga untuk memperjuangkan Papua merdeka, tetapi lembaga untuk memperjuangkan kesejahteraan Orang Asli Papua,” tutup Timotius Murib.
Pantauan Bintang Papua demo ini dimulai dari berkumpulnya beberapa orang di depan Terminal Expo, sekitar pukul 09.00 WIT, sambil membentangkan spanduk yaitu segera menggelar referendum di atas Tanah Papua, dengan tegas mengembalikkan semua produk pembangunan ke Jakarta, hentikan semua bentuk pembangunan diatas Tanah Papua, hentikan pemekaran Provinsi, Kabupaten maupun Kota diatas Tanah Papua dan We Want To Refendum serta membawa tiga (3) buah bendera dari KNPB yang merupakan symbol perlawanan terhadap semua produk Pusat.
Selain itu, sekitar tiga (3) orang perwakilan dari KNPB dibawah pimpinan Izak Wetipo setibanya di Pangkalan Taxi Perumnas III-waena, langsung melakukan penggalangan massa baik mengajak dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa yang berada disekitar lokasi tersebut, guna ikut melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menolak Otonomi khusus (otsus), hentikan pemekaran Provinsi, Kabupaten maupun Kota diatas Tanah Papua, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) serta meminta segera lakukan referendum atas Bangsa Papua Barat.
Sekitar pukul 09.10 WIT kemarin pagi, massa dari KNPB yang melakukan orasi di Uncen Baru, Perumnas III melakukan pemalangan terhadap pintu gerbang dari Uncen Baru ini dan dalam orasinya bahwa Negara Belanda sudah memberikan mandat ke Bangsa Papua Barat untuk mendirikan Bangsa Papua Barat sendiri dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya, rakyat Bangsa Papua Barat harus menolak segala UP4B, dikarenakan UP4B adalah Unit Percepatan Pembantaian Papua dan Papua Barat.
Massa yang melakukan aksi demo di pintu gerbang Uncen Baru sebelum melakukan aksi longmarch ke pertigaan lampu merah Perumnas III-Waena, sempat melakukan ibadah bersama.
Massa yang berjumlah 500-an orang ini langsung melakukan aksi longmarch atau berjalan kaki dari Waena menuju Abepura yakni tepatnya di Kantor MRP, dimana aksi demo tersebut dibawah pimpinan Buktar Tabuni dan Mako Tabuni bergaung dengan massa lainnya. (ven/bom/cr-36/don/l03)
|
