Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


Jumat, 18 Mei 2012
Home Headline Disebut ‘OPM Gadungan’ Daniel Butu, Protes
Disebut ‘OPM Gadungan’ Daniel Butu, Protes PDF Cetak E-mail
Selasa, 21 Februari 2012 22:19

Disebut ‘OPM Gadungan’  Daniel  Butu, Protes

 

Daniel ButuJayapura—Daniel Butu, yang namanya ikut disebut  sebagai salah satu dari 14 Tokoh TPN/OPM  gadungan menemui sejumlah petinggi di Jakarta 4 Februari,  memberikan klarifikasi.
Menurutnya, penyebutan namanya sebagai salah satu dari 14 TPN/OPM gadungan oleh para aktifis Independence Human Rights Activists of West Papua, sangat disesalkan.
Pasalnya, ia merasa tidak pernah melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi di Jakarta dengan mengaku atau mengatasnamakan TPN/OPM. “Saya kaget dari mana mereka (Sabby Sambom Dkk) dapatkan nama saya, apalagi nama saya ditempatkan di nomor urutan satu,  itu yang saya ingin tahu dari mereka tahu, jangan asal bicara, ini pencemaran nama baik saya,”katanya saat bertandang ke redaksi Bintang Papua, Selasa (21/2), kemarin.
Daniel Butu yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Nabire ini mengaku sangat menyayangkan pernyatan Sabby Sambom dkk, yang tidak melakukan cros chek terlebih dahulu sebelum menyebutkan nama orang sebagai OPM gadungan. “Saya tidak kenal mereka itu, darimana mereka tahu nama saya,”katanya.
Lebih disayangkan lagi, karena mereka ini mengaku sebagai para aktifis Independence Human Rights Activists atau HAM, padahal mereka tak sadar kalau tindakannya itu sendiri sudah melanggar HAM orang lain.” Jelas Ham saya dilanggar mereka, lebih baik stop sudah kerja kayak begitu,”katanya dengan nada tinggi. Terlepas dari itu lanjut Mantan Ketua DPD Golkar dan Ketua DPRD Nabire ini, mencari makan dengan mengatasnamakan orang lain, apalagi kelompok TPN/OPM adalah perbuatan terkutuk. Sehingga tidak mungkin itu dilakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Sabby Sambom Dkk.  
Ditanya apakah mengenal 13 nama lainnya yang ikut disebutkan dalam kelompok itu, dikatakan tidak kenal orangnya, kecuali dia kenal dari namanya saja.
Diakui, memang beberapa waktu lalu ia sempat ke Jakarta, namun itu dalam rangka urusan mengikuti sidang sengketa Pilkada Dogiai yang disidangkan di MK. Dalam hal ini, pihaknya sebagai penggugat, dimana hasilnya ada pemilihan ulang di distrik tertentu. “Jadi itu saja urusan kami ke Jakarta, bukan menemui petinggi Jakarta,” jelasnya.  
Untuk itu, Daniel Butu meminta Sabby Sabom segera memberikan klarifikasi, dari mana mendapatkan nama-nama TPN/OPM gadungan itu. “Saya coba dengan cara baik-baik dulu, jika tidak, bisa saya laporkan ke polisi dengan pencemaran nama baik saya,”katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya (binpa, 14/2) terkait keberangkatan beberapa orang yang mengaku sebagai  tokoh TPN-OPM ke Jakarta menemui petinggi  negeri ini di Jakarta, mendapat cibiran keras dari Sabby Sambom, Kordinator dari Independence Human Rights Activists of West Papua.  “Tokoh-tokoh OPM yang tulen dan sejati tidak mungkin mengemis kepada pemerintah Indonesia atau pun Pemerintah Daerah.
“TPN-OPM sejati belum tentu mau konpromi dengan kaum kolonial, (dan) hal ini perlu diketahui pemerintah RI,” sambungnya saat bertandang ke Bintang Papua Senin (13/02).
Menurutnya,  para oknum tersebut hanya bermaksud untuk mencari makan semata dengan mengatas namakan Tokoh-tokoh TPN-OPM, dan ini dikatakan Sabby sebagai trik-trik kuno dari orang yang tidak bertanggung jawab.
Tak Ragu ia pun menyebut nama-nama oknum yang dimaksud, seperti Daniel Butu, Markus Gobay, Kulik Huby, Nikodemus Kaunmfu, Nico Manufandu, Alex Membiri, Frarans Nien, Niken Rayamandey, Kanter Ramandey, Pdt. John Ramandey, Amos Tabuni, Marthen Waican, Tatago Yosia, dan Marthen Wrait.
Untuk itu Sabby juga tak segan memberikan peringatan kepada orang-orang yang ia anggap sebagai para OPM gadungan. “Kami Aktifis HAM Papua memberikan peringatan tegas kepada kelompok Abu-Abu dari orang asli Papua yang mengklaim diri sebagai tokoh TPN-OPM dan juga aktor-aktor yang bermain Wayang Golek yang mengkambing hitamkan orang Papua Asli, yang pada dasarnya kurang pengetahuan tentang Politik,” cetus Sabby. (don/don/l03)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul