Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kamis, 18 April 2013 06:14

NRPB Klaim Papua Barat Jadi Topik Utama

Taksir item ini
(2 pilihan)

Agustinus Waipon,  yang mengaku sebagai ‘Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat’ (NRPB) versi ‘Presiden’ Yance Hembring dengan latar belakangan BIntang Kejora sedang menunjukkan dokumne-dokumen pentingnya. JAYAPURA - Agustinus Waipon,  yang mengaku sebagai Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB) versi ‘Presiden’ Yance Hembring,  mengkalaim  persoalan Kemerdekaan Papua Barat saat ini menjadi topik pembicaraan utama dalam pertemuan Federasi Negara-Negara Rumpun Malanesia atau yang dikenal dengan nama kumpulan mereka sebagai Melanesian Spearhead Group (Kelompok Ujung Tombak Malanesia),  yang Sekretariatnya berkedudukan di Port Vila Papua New Guinea.
Dijelaskan, pernyataan tersebut juga telah dilansir oleh media lokal Pacnews Port Villa atau Web Sitenya, IRUT.Melanesia Group. MSG Full  Yang intinya, direncanakan Papua Barat dimasukkan sebagai anggota Federasi Negara-Negara Rumpun Malanesia, yang kemudian selanjutnya masalah Papua Barat akan dibahas lebih jauh mengenai persoalan memisahkan diri dari NKRI.   “Jadi masalah Papua Barat sekarang ini bukan lagi menjadi masalah lokal, melainkan sudah menjadi masalah dunia,” ungkapnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Rabu, (17/4).


Kemudian, selanjutnya, masalah Papua Barat juga kini sedang dibahas di PBB, sebagaimana dalam dokumen tentang Matter concerning the status of Irian Jaya (Masalah mengenai status Irian Jaya), yang sudah lebih dulu masuk ke PBB pada 27 Mei 2002 silam) untuk dijadikan bahan sebagai On Submission of United Nations General Assembly for an Advisory Opinion (Pada penyerahan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pendapat penasihat), yang difasilitasi oleh Agent For the United Nations( Agen untuk Perserikatan Bangsa-bangsa),  Peter Wagner .
Dari penjelasan dokumen itu, menyatakan, Orang Papua Barat memiliki cerita kecamatan dan dekolonisasi yang berbeda dari Indonesia. Papua Barat memiliki sejarah Kecamatan yang terpisah dari Indonesia dan kerajaan berbagai yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tanah Papua (The West Papuan people have a different pre-colonial and decolonization story than Indonesia. West Papua has a separate pre-colonial history from Indonesia and the various empires of which it was a part).
Dan dalam sejarah kolonial, Indonesia dijajah oleh Belanda pada tahun 1602, tetapi Papua Barat tidak di jajah sampai tahun 1828. Satu adalah Occupnized oleh Jepang pada tahun 1942, dan diberi kemerdekaan oleh Jepang  tahun 1944,  meski di Belanda tidak mengakui kemerdekaan hingga 1949, yang pada gilirannya memerdekakan Papua Barat, setelah Indonesia membawa masalah Irian Barat ke PBB.
“Dalam dokumen itu juga menegaskan, Independence must be available as an option to exercise the right to self determination atau Kemerdekaan harus tersedia sebagai pilihan untuk melaksanakan hak untuk penentuan diri,” jelasnya.
Juga, dalam dokumen tersebut menegaskan secara mendalam bahwa, Indonesia melanggar hukum internasional ketika ia gagal melakukan apa yang disebut “Act of Free Choice” sebagai pemilihan yang populer di bawah prinsip satu orang, satu suara (Khususnya saat pemaksaan Papua Barat Integrasi ke Indonesia).
Bukan itu saja, Rakyat Papua Barat berhak secara hukum internasional untuk berdiri sebagai negara independen yang berdaulat. Alasannya, sebagaimana dalam point hukum internasional, bahwa, pertama, hukum internasional menyediakan hak umum untuk kemerdekaan dan tekad diri. Kedua, integrasi Papua Barat ke Indonesia adalah ilegal karena itu pada ekspresi kehendak rakyat Papua Barat. Dengan demikian, Papua Barat masih bebas diri pemerintahan wilayah berhak atas semua hak dekolonisasi yang disediakan oleh hukum internasional, termasuk kemerdekaan. Akhirnya, terlepas dari legalitas dari 1969 ‘tindakan pilihan bebas, warga Papua Barat tetap orang-orang dengan penentuan diri. Pengadilan Internasional harus memerintah di bawah hukum internasional Papua Barat punya hak untuk membentuk sebuah negara merdeka.
Ditambahkan,  berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Forum Negara-Negara Rumpun Malanesia dan  ‘document Matter concerning the status of Irian Jaya’ maka dirinya menilai, Papua Barat bisa terjadi perubahan hidup hanya melalui Merdeka, sebab jika masih di bawah jajahan bangsa lain  tidak akan terjadi perubahan hidup. Sebagaimana dulunya Indonesia dijajah selama 350 tahun dibawah jajahan pemerintah kerajaan Belanda tidak ada perubahan hidup setelah Indonesia merdeka barulah terjadi perubahan rakyat RI rasa bahagia dan rasa sejatera.   “Jadi selama rakyat Papua Barat masih dibawah jajahan NKRI, rakyat Papua Barat tetap dibawah kemiskinan dan tetap dibawah penderitaan, siapapun yang jabat di tanahy Papua baik Gubernur/bupati/walikota, tidak bisa bangun Negeri Papua Barat, hanya Papua Barat bisa bangun dirinya sendiri melalui kemerdekaan sebagai sebuah Negara,” tandasnya.
“Gubernur terpilih tidak bisa rubah Papua, hanya janji-janji belaka saja, terbukti dana otsus selama ini hanya dihabiskan para pejabat Indonesia yang ada di Papua. Siapapun yang jadi gubernur tidak bisa bangun Papua Barat selama masih dibawah kekuasaan bangsa lain,” sambungnya.(nls/don/l03)

Baca 651 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task