Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taksir item ini
(0 pilihan)

JAYAPURA -  Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP)  Pdt.  Samuel Waromi, mengungkapkan, terkait dengan PIlkada yang akan dilakukan di Papua dan Papua Barat, pihaknya mengingatkan kepada semua pihak agar selalu mengucu kepada UU Otsus Papua.
Untuk itu, menyambut Pilkada 2015 di Papua, MRP selaku lembaga kultur akan segera melakukan pertemuan dengan KPU Pusat, DPR RI, Menkopolhukam terkait calon Kepala Daerah yang akan maju dalam Pilkada. Ia mengatakan, Pilkada di Papua harus memperhatikan Undang - Undang Otsus Papua,  sehubungan dengan pemberdayaan orang asli Papua dalam struktur Pemerintahan dengan menjadi Bupati- Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota maupun Gubernur dan Wakilnya harus Orang Asli Papua.
“ Ketentuan itu berlaku untuk Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Samuel Waromi. Diktakan, tim akan segera menemui ketiga lembaga ini beberapa hari kedepan ini.
Menurut Pdt. Waromi, kekhususan untuk dua Provinsi di Papua itu harus diharga, sebab Undang-Undang Otsus mengamanatkan hal itu. Untuk calon Kepala daerah di semua Kabupaten di Tanah Papua, MRP tegaskan harus memperhatikan kekhususan tadi, MRP kata Pdt. Waromi tidak mau  mencari kambing hitam dalam hal ini, sebab Otsus telah mengamanatkan itu dan harus jadi perhatian semua pihak, terutama lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU pusat harus melihat kembali kekhususan Papua dengan Otsusnya. Partai Politik juga hendaknya memperhatikan kekhususan itu.

Rabu, 25 Maret 2015 00:17

KNPB Tolak Dibubarkan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Jubir Nasional Badan Pengurus Pusat KNPB Bazoka Logo dan Sekretaris Umum Ones Suhuniap, ketika jumpa pers di Abepura, Selasa (24/3) terkait usulan Kapolda bubarkan KNPB.JAYAPURA – Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak keras  usulan agar KNPB dibubarkan, lantaran dituding acapkali melakukan tindakan anarkis dan juga termasuk organisasi tak resmi, sebagaimana disampaikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Yotje Mende.   
“Keberadaan KNPB dijamin UUD 1945 dan Hukum Internasional, yakni  kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi,” tegas Jubir Nasional Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Bazoka Logo dan Sekretaris Umum Ones Suhuniap  memberikan keterangan pers di Abepura,  Selasa (24/3).
Bazoka Logo mengatakan, pihaknya menolak keras sikap Kapolda Papua yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KNPB. “Jika UUD 1945 dihapus  otomatis  KNPB  bubar,”  jelas Bazoka.
Sementara itu, Ones Suhuniap mengatakan siapapun tak berwenang membubarkan KNPB. Pasalnya, KNPB lahir sejak 1962 jauh sebelum Polda Papua berdiri. Untuk itu ia usulan Kapolda untuk bubarkan KNPB jelas melanggar deklarasi hak sipil, hak politik dan hak  berekspresi, yakni menjamin setiap orang menyampaikan pendapat dimuka umum, berkumpul dan berserikat.  Bahkan UUD 1945 Pasal 28 itu menjamin hal itu. Tapi Indonesia justru melanggar aturan hukumnya sendiri.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Panglima Revolusioner : OPM Menyerah itu Oknum

IlustrasiJAYAPURA - ‘Jenderal Tertinggi’ Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka  (TPN/OPM ) Goliath Tabuni bersama 23 orang pengikutnya (baca; pasukannya) di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, telah sadar  atas perjuangan Papua merdeka yang tidak pernah tercapai, akhirnya ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bersama istri dan anak mereka untuk hidup layak sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya.
Keinginan turun gunung ‘Jenderal’ Goliath Tabuni bersama 23 pengikutnya ini disampaikan melalui perwakilannya kepada Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman yang baru saja melakukan kunjungan ke wilayah Tingginambut.
“ Ke-23 anggota TPN/OPM pimpinan Goliath Tabuni itu, mau menyerahkan diri dan turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya, jika sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”kata Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman melalui pres releasenya yang diterima, Selasa (24/3) kemarin.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM FISIP UncenMarinus: Akibat Adanya Bencana Alam di Negara-negara Pasifik Selatan
JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, masalah Papua di MSG menjadi isu politik bersama yang diperjuangkan untuk dicari solusi terbaik oleh semua negara anggota MSG.
  Dijelaskannya, sampai saat ini belum ada keputusan tentang Proposal Papua yang diajukan ULMWP untuk menjadi anggota MSG, karena Vanuatu, sebagai tempat Kantor Sekretariat MSD dan sebagian besar negara-negara Pasifik Selatan dilanda bencana alam, yang menyebabkan masalah keanggotaan Papua di MSG yang seharusnya diputuskan pada 23 atau 24 Maret 2015 ini, belum diputuskan statusnya.
Namun, menurut hematnya, dengan diplomasi dolar yang dilakukan Menteri Luar Negeri  Indonesia ke MSG, bisa disimpulkan bahwa diplomasi darurat ini tidak akan mampu menghentikan semakin menguatnya internasionalisasi isu Papua di MSG.

Taksir item ini
(0 pilihan)

(Dari kiri ke kanan) Adita Irawati, VP Corporate Communication Telkomsel, Ririek Adriansyah, Dirut Telkomsel, Heri Supriyadi, Direktur Keuangan TelkomselUsai Tour Jeep Merapi, ada dua agenda Telkomsel Media Gathering 2015 berikutnya, yaitu malam penghargaan kepada para jurnalis di Candi Ratu Boko, dan pertemuan antara peserta gathering dengan seluruh manajer PT Telkomsel.

Laporan - Ahmad Jainuri - Yogyakarta

Kalau saat Tour Jeep Merapi tidak diikuti Direktur Utama Telkomsel, untuk dua agenda terakhir,  Dirut Telkomsel Ririek Adriansyah tampak hadir dan berkesempatan mengungkapkan capaian Telkomsel di Tahun 2014 maupun apa yang menjadi program Telkomsel di Tahun 2015.
Di Candi Ratu Boko, Ririek Adriansyah mengungkapkan bahwa Telkomsel termasuk sebagai operator terbesar keenam di seluruh dunia, yang didukung dengan 85 ribu BTS di seluruh nusantara.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Ketua Tim:  RDP Mencari Solusi Bersama Masyarakat Adat

JAYAPURA - Ketua Pansus Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) MRP, Yakobus Dumupa, menyatakan, terkait permasalahan Tanah dan Manusia Papua, MRP segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan tanggal 26-29 Mei 2015,  dengan fokus masalah penyelamatan Tanah dan Manusia Papua.
Dikatakan, RDP ini melibatkan Pemerintah, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, DPRP di dua Provinsi ini dan masyarakat adat di tujuh zona adat di Tanah Papua.  Sedangkan Tema yang diusung yaitu tentang Pertanahan dan Kependudukan, pasalnya kedua tema ini merupakan masalah besar yang sedang dihadapi masyarakat adat Papua.
 Dalam RDP ini seluruh masyarakat bersama Pemerintah di dua Provinsi ini hendak mendiskusikan permasalahan Tanah dan Manusia mengingat Tanah dan Manusia Papua tengah dalam ancaman kepunahan. Dalam RDP ini mencari solusi dalam penyelesaian masalah Tanah dan Penduduk. “Setelah solusi didapatkan tentang bagaimana menyelamatkan Tanah dan  Manusia Papua ini, kami akan lakukan aksi bersama,” ujar Yakobus Dumupa  di Kantor MRP Selasa ( 24/3).

Taksir item ini
(0 pilihan)

Bio PaulinJAYAPURA – Sehari setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), defender skuad Mutiara Hitam Persipura Bio Paulin Pierre dipanggil PSSI untuk bergabung dengan Tim Nasional Senior.
Humas Persipura Bento Madubun via ponsel di Jayapura, Selasa (24/3) mengatakan, 24 Maret 2015 Persipura menerima Surat dari PSSI Nomor 322/AGB/33/Ini-2015, surat  tersebut berisi pemanggilan Bio Paulin Pierre untuk bergabung dengan Tim Nasional Senior.
“Bio diminta bergabung 26 Maret 2015 di Hotel Sun Sidoarjo (Jawa Timur),” tutur Bento.
Sementara itu, Bio mengatakan ia sudah menerima surat dan berterima kasih atas kepercayaan negara kepadanya.
“Saya mau buat sesuatu untuk Indonesia melalui kerja saya sebagai pemain bola. Saya akan bantu Timnas semampu saya, PSSI, Pelatih, Persipura dan semua pihak yang sudah membantu dan percaya sama saya,” ujar Bio.

Selasa, 24 Maret 2015 00:49

KNPB Diusulkan Dibubarkan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Kapolda: Selain Tindakan Mereka Brutal, Juga Organisasinya Tidak Resmi

Irjen Pol. Drs. Yotje MendeJAYAPURA – Wacana pembubaran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mencuat. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende mengusulkan pembubaran organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ke pusat, lantaran dianggap bukan merupakan organisasi resmi.
“Saya juga sudah menyampaikan ke pihak Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu. Sebab Tindakan KNPB sudah sangat brutal. Mereka juga merupakan organisasi terlarang dan saya anggap bukan organisasi resmi,” tegas Kapolda Papua kepada wartawan, Senin (23/3) di ruang kerjanya kemarin.
Ia menuturkan, organisasi KNPB di Papua merupakan sumber organisasi yang bekerja dibawah tanah untuk menarik simpatisan masyarakat, yang tujuannya menggerakkan operasi Papua Merdeka.  “Saya minta dukungan pusat agar pihak terkait menyatakan KNPB itu dibubarkan. Walaupun mereka secara resmi tidak disahkan,” mintanya.

Selasa, 24 Maret 2015 00:48

Freeport Diminta Taati Aturan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Bayar Pajak Air Permukaan dan Alat Berat

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Papua Ridwan RumasukunJAYAPURA — PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang terbesar dunia yang beroperasi di Papua (Mimika) diminta mentaati peraturan untuk membayar pajak air permukaan dan alat berat. Pasalnya, jika Freeport memanfaatkan air permukaan, maka ia menjadi obyek yang harus dipungut dari pajak.
“Freeport telah manfaatkan air permukaan untuk mendorong tailing seharusnya ada beban moraluntuk berpartisipasi membangun Papua, melalui membayar pajak dan kewajiban lainnya terhadap daerah ini,” tegas Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Papua Ridwan Rumasukun didampingi Kepala Bidang Pengembangan MB. Setyo Wahyudi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (19/3).
Namun demikian, dikatakan Rumasukun, pihaknya mewajibkan membayar pajak air permukaan dan alat berat dalam rangka peningkatan PAD guna mendorong pembangunan di Papua.

Halaman 2 dari 258