Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taksir item ini
(0 pilihan)

Thaha AlhamidJAYAPURA – Rakyat Papua kini sedang menunggu janji Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi), untuk menyelesaikan kasus Paniai berdarah. Pasalnya, ketika mengunjungi Jayapura, 27 Desember lalu, mantan Gubernur DKI Jaya ini menjanjikan segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Paniai Berdarah dan mengumumkan kepada publik.   
Tokoh Muslim Papua Thaha Alhamid mengutarakan pihaknya sejauh ini belum mengetahui Jokowi telah membentuk TPF guna menelusuri penyebab pecahnya kasus Paniai Berdarah.
Apalagi sebagaimana diketahui pemerintahan Jokowi kini menghadapi kasus-kasus pelik yang membutuhkan penanganan serius, seperti perseteruan antara Polri dan KPK, terkait kasus dugaan korupsi calon tunggal Kapolri Budi Gunawan dan lain-lain.    
“Saya ajak rakyat Papua untuk melakukan kontrol kepada pemerintah, guna penyelesaian kasus Paniai berdarah,” imbuh Thaha Alhamid saat dikonfirmasi Bintang Papua, di Aula Asrama Haji, Kotaraja, Kota Jayapura, Sabtu (24/1).

Taksir item ini
(0 pilihan)

JAYAPURA - Pihak Solidaritas Pedagang Asli Papua- SOLPAP meminta Polda Papua segera menertibkan Pasar Mama Papua dari maraknya aktivitas jual beli togel yang meresahkan mama-mama pedagang yang berjualan di Pasar.
Para pedagang yang sebagian besar adalah para ibu-ibu itu merasa terganggu dengan aktivitas para penjual togel yang saban hari mangkal, bahkan membuat keributan di Pasar dan menganggu kenyamanan mereka.
Atas hal itu, SOLPAP meminta Polda untuk menindaklanjuti hal itu dengan memerintahkan Polresta Jayapura mengatasi masalah jual beli togel di Pasar Mama Papua.
Kondisi maraknya penjual Togel di Pasar Mama-Mama ini diungkapkan, Sekretaris SOLPAP Robert Jitmau, Senin (26/1/2015) ke Bintang Papua. Menurut Robert, pihaknya sudah  beberapa kali mengutarakan rasa tidak nyaman di Pasar Mama Papua itu ke media, bahkan hal itu sudah pernah diungkapkan ke Kapolda melalui surat dan bertemu langsung dengan Polresta, namun tidak ada tindaklanjut untuk mengatasi masalah penjualan togel yang meresahkan di Pasar Mama Papua.

Selasa, 27 Januari 2015 07:26

Satu Jenazah Guru Kontrak Yang Tenggelam Ditemukan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

JAYAPURA – Kepolisian daerah Papua dan Polres Mimika bersama tim Basarnas berhasil menemukan satu orang korban tenggelam dalam kecelakaan speed boad di Perairan Kokonao, Kampung Migiwia, Distrik Mimika Barat, Kabupaen Mimika, Sabtu (24/1) lalu.
Korban bernama Ny. Dogobia, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, pada Senin (26/1) pagi sekitar pukul 10.00 Wit. Kini  jenazah telah disemayamkan di rumah duka, sedangkan satu orang lainnya masih dalam pencarian.
“Saat peristiwa kecelakaan 4 orang guru kontrak tenggelam dan saat dilakukan pencarian 2 ditemukan yakni,  Ny. Kristin dan Ny.Yuni. Hari ini (kemarin) ditemukan satu orang, sedang satu lainnya masih dalam pencarian,” Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige, Senin (26/1).
Untuk motoris bernama Ambrosius Warta, kata Patrige, masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di polsek terkait. “Hasil pemeriksaan belum bisa dipastikan. Nanti kalo sudah ada akan disampaikan kepada teman-teman media,”ucapnya.

Senin, 26 Januari 2015 00:49

Rakyat Papua Diminta Dukung Sikap Gubernur

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Thaha: Soal Protes Terhadap Pembangunan Smelter di Luar Papua

Thaha AlhamidJAYAPURA – Aksi protes yang dilancarkan Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H., lantaran PT. Freeport Indonesia membangun smelter atau pabrik peleburan biji besi di Gresik (Jatim),  mendapat tanggapan Tokoh Muslim Papua Thaha Alhamid.
Thaha Alhamid mengutarakan, pihaknya mengajak seluruh rakyat Papua untuk mendukung gagasan Gubernur, agar Freeport segera menghentikan pembanguan smelter di Gresik, tapi dikembalikan dan dibangun di Papua.
Karenanya, ujar Thaha Alhamid, seharusnya Gubernur tak hanya menyampaikan protes,    sekaligus menyampaikan note yang keras kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi),  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pihak Freeport.
Dikatakan Thaha Alhamid, pihaknya mengimbau kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), seharusnya menunjukkan sikap tegas, bahwa memang ada niat baik pemerintah untuk memajukan Papua. Itu tak bisa dengan katakata, tapi harus diwujudkan.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Tan We LongJAYAPURA – Komisi I DPR Papua meminta kepada kelompok yang berseberangan dengan NKRI atau yang disebut selama OPM, diminta untuk sama-sama berjuang menyampaikan aspirasi rakyat melalui 14 kursi yang diamanatkan dalam Undang-undang Otsus tahun 2001.
“14 Kursi sudah mengamanatkan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk harus diangkat menjadi anggota DPR Papua, sehingga siapapun orang asli Papua bisa bertaruh dalam pengangkatan 14 kursi,” ungkap Anggota Komisi I DPR Papua, Tan We Long kepada Bintang Papua belum lama ini.
Dalam pengangkatan 14 kursi bagi orang asli Papua ini, diharapkan kepada seluruh stakeholder, khususnya yang berkaitan tentang adat untuk bisa mengakomodir kelompok yang berseberangan dengan NKRI, yang berjuang di gunung maupun kepada pemerintah pusat.
“Kehadiran mereka di kursi legislatif bisa menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat. Yang perjuangan mereka selama ini hanya karena ekonomi atau apapun, sehingga ketika duduk di 14 kursi melalui pengangkat 14 kursi dapat dijawab pemerintah,” katanya kata Tan Long.

Senin, 26 Januari 2015 00:45

Speed Terbalik, 1 Tewas, 3 Guru Kontrak Hilang

Ditulis oleh
Taksir item ini
(1 Pilih)

JAYAPURA – Sebuah Speed Boat yang dimotori Ambrosius Warta bersama 4 penumpang yang merupakan Guru mengalami kecelakaan di Perairan Kokonao, Kampung Migiwia, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Sabtu (24/1) pagi sekitar pukul 08:00 WIT
Insiden kecelakaan laut itu, satu orang penumpang dilaporkan meninggal dunia atas nama, Christin, sedangkan 3 orang penumpang lainnya masing-masing Dogopia, Yuni dan Santi dinyatakan masih hilang. Ketiganya merupakan guru kontrak.
Sementara motoris bernama Ambrosius Warta Ambrosius Warta dinyatakan selamat, dan kini sekarang sedang diamankan di Mapolsek Kokonao untuk dimintai keterangan kronologi kejadian itu.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Kombes Pol Patrige ketika dikonfirmasi, membenarkan insiden kecelakaan laut yang menimpa 4 guru dan satu motoris.

Senin, 26 Januari 2015 00:45

Polisi Tangkap Anak Buah Puron Wenda

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrige RenwarinJayapura – Tim khusus Polda Papua, menangkap Wuyunga anggota kelompok kriminal bersenjata (KSB) yang juga anak buah Puron Wenda, di Sinakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (24/1).
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrige Renwarin, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi, Minggu.
“Benar ada penangkapan itu, yang bersangkutan (Wuyunga) pada Minggu siang sudah berada di Mapolda Papua di Jayapura untuk diperiksa lebih lanjut,” ujar Patrige.
Informasi yang dihimpun Antara, anggota KSB itu ditangkap bersama dua orang rekannya saat berada di sekitar pasar Sinakma.
Anak buah Puron Wenda itu ditangkap karena diduga terlibat sejumlah aksi penembakan terhadap aparat keamanan.

Sabtu, 24 Januari 2015 06:41

Wilem Wandik: Kami Siap Blokade Freeport

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Jika Pemerintah Ijinkan Membangun Smelter di Luar Papua

Anggota DPR RI Dapil Papua dari Partai Demokrat, Willem Wandik, S.SosJAYAPURA – Anggota DPR RI Dapil Papua dari Partai Demokrat, Willem Wandik, S.Sos, mengungkapkan, menyatakan sikap tegas untuk menolak kebijakan pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia, untuk membangun Smelter di luar Papua.
“Pemerintah pusat telah menginjak harkat dan martabat orang Papua karena apa yang menjadi keinginan Pemerintah Provinsi Papua tak digubris oleh pemerintah pusat, sehingga kami menyatakan menolak pembangunan Smelter di luar Papua,” ungkap Willem Wandik ketika dihubungi Bintang Papua, pada Jumat (23/1).
Ia menyatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, ketua MRP, Timotius Murib, Ketua DPRP, Yunus Wonda, dan DPD RI serta beberapa anggota DPR RI lainnya. “Dalam pertemuan ini kami menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan smelter di tanah Papua,”  katanya.

Sabtu, 24 Januari 2015 06:40

Komnas HAM Ragukan OPM Bisa Masuk Utikini

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Frits RamandeyJAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) perwakilan Papua mengklaim, sangat sulit bagi TPN/OPM menguasai daerah kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Apalagi melakukan pemerasan terhadap ribuan masyarakat yang mendulang di daerah itu. “Freeport itu perusahaan besar dan areal Utikini merupakan areal yang sangat sulit bagi TPN/OPM untuk melakukan aktifitas secara bebas, karena wilayah tersebut dikuasai oleh aparat TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan,” ungkap Plt Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey kepada Bintang Papua, Jumat (23/1).
Menurutnya, daerah Utikini memastikan dikuasa aparat keamanan untuk melakukan pengamanan, karena pihaknya bersama tim dari Komnas Papua sering melewati daerah tersebut dan terlihat wilayah itu banyak pengamanan
Sehingga ia menduga tempat atau pondok-pondok masyarakat penambangan liar merupakan kelompok dari aparat itu sendiri. Sebab di areal pendulang itu memiliki Pos TNI.

Halaman 2 dari 238