Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rabu, 26 November 2014 05:19

5 Kasus Pelanggaran Hak Ulayat Diperiksa

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Dalam ‘dengar Keterangan Umum’ di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua 

Peneliti Sajojo Institute Eko Cahyono, Staf Komnas HAM Banu Abdillah dan Sekjen Aman Abdon Nababan, ketika menyampaikan keterangan pers terkait 5 kasus pelanggaran hak ulayat di Papua di Aula Susteran Maranatha, Jalan SPG Waena, Selasa (25/11). JAYAPUA — Lima kasus pelanggaran hak ulayat di Papua diperiksa 5 Komisioner Inkuiri Nasional dalam ‘Dengar Keterangan Umum’ melibatkan para saksi, saksi korban, saksi ahli dan para pemangku kewajiban beserta para pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua, Rabu (26/11). 

Masing-masing kasus masyarakat hukum adat Keerom, masyarakat hukum adat Wolani, masyarakat hukum adat Yerisiam, masyarakat hukum adat Malind dan masyarakat hukum  Adat Wondama. 

Peneliti Sajojo Institute Eko Cahyono, Staf Komnas HAM Banu Abdillah dan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat (Aman) Abdon Nababan, ketika menyampaikan keterangan pers terkait  lima kasus pelanggaran hak ulayat di Papua di Aula Susteran Maranatha, Jalan SPG Waena, Selasa (25/11).

Dikatakan Eko Cahyono, dengar Keterangan Umum akan dipimpin oleh lima orang Komisioner Inkuiri Nasional yang berasal dari Komnas HAM Sandrayati Moniaga, Komnas Perempuan Saur T Situmorang, Pakar Kehutanan Hariadi Kartodihardjo, Pakar Hukum Internasional Enny Soeprapto dan Mantan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki. 

Menurut Eko Cahyono, kelima Komisioner tersebut secara akademis dan keahlian memahami isu-isu HAM, hak-hak masyarakat hukum adat, kehutanan, hukum agraria serta hukum internasional. 

Para komisioner akan memeriksa 5 kasus terkait hak ulayat di kawasan hutan di wilayah Papua. Kasus-Kasus yang diperiksa didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan Tim sehingga dapat memberikan gambaran secara umum kepada publik tentang pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua. 

Abdon Nababan mengatakan, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang telah menguji pasal 1 angka 6 dan beberapa pasal lain dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 merupakan angin segar di tengah dahaga ketidakadilan dan ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat adat di kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa selama ini UU Nomor 41 Tahun 1999 telah salah secara konstitusional dengan memasukkan “hutan adat” ke dalam “hutan negara” (hutan yang dimiliki negara). 

Rabu, 26 November 2014 05:08

Bank Papua Sponsori Persipura Rp14 M

Ditulis oleh
Taksir item ini
(1 Pilih)

Kebutuhan Tim Untuk Satu Musim Rp35 M

Ketua Umum Persipura Benhur Tommy Mano bersama Direktur Utama Bank Papua Johan Kafiar meresmikan kerjasama sponsorshipJAYAPURA – Untuk mengarungi musim 2014-2015, Persipura Jayapura telah mengantongi satu dukungan sponsorship, yakni dari Bank Papua yang sudah sejak tahun 2005 terus memberi dukungan terhadap tim tersebut.

Untuk kali ini, Bank Papua memberikan kontrak kerjasama Rp14 Miliar, dan nilai tersebut berlaku untuk 2 tahun, dimana tiap tahunnya Persipura akan mendapat sokongan anggaran sebesar Rp7 M dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua tersebut.

Kepada wartawan usai penandatanganan kerjsama di kantor Bank Papua pada Selasa (25/11) petang, Ketua Umum Persipura Benhur Tommy Mano mengatakan rasa terimakasihnya kepada Bank Papua yang telah menaikkan nilai kerjasamanya dibandingkan musim lalu, yaitu sebesar Rp6 M/tahun.

Nilai ini diakuinya masih jauh untuk memenuhi kebutuhan klub selama satu musim, dimana ia menyebut total kebutuhan Tim Mutiara Hitam untuk berlaga di ISL dan juga AFC Cup, nilainya mencapai Rp35 M.

Rabu, 26 November 2014 05:08

Kepala Kampung Sarmi Pertanyakan Kucuran Dana Rp500 Juta

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Kampung Keder Lama, Yulius Manibor , Kepala Kampung Hamsira, Abner Sawinae, Bupati Sarmi, Mesak Manibor.  JAYAPURA – Para kepala Kampung Kabupaten Sarmi mempertanyakan kucuran dana dari pemberdayaan kampung tahun anggaran 2014 sebesar Rp500 juta yang kini masih belum jelas arahnya.

Penyampaikan itu disampaikan Kepala Kampung Hamsira, Distrik Ferkam Kabupaten Sarmi, Abner Sawinae. Dia mengatakan, bantuan pemberdayaan kampung yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar Rp500 juta hingga saat ini tidak ada arahnya. 

“Kami dari kampung Hamsira  baru menerima dana sebesar Rp50 juta. Sedangkan sisa Rp 450 juta kini  belum ada kejelasan yang pasti, padahal tidak lama lagi tidak  sudah mengakhiri tahun 2014,”  kata Abner kepada wartawan, Senin (24/11).

Abner mengungkapkan, penyerahan dana pemberdayaan kampung seharusnya sudah diserahkan melalui pihak pimpinan SKPD terkait yang sudah dipercayakan oleh Bupati. Namun ketika dijalankan ternyata uang tersebut, hanya Rp50 juta diserahkan ke Kampung Hamsira.

Rabu, 26 November 2014 04:53

MRP Akan Deklarasikan Penyelamatan Manusia Papua

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

JAYAPURA — MRP bakal mendeklarasikan penyelamatan tanah dan manusia Papua, menjelang  Rapat  Dengar Pendapat  dan Rapat Kerja  bersama  Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota Se-Papua dan masyarakat Papua di setiap Kabupaten/Kota Se-Papua, untuk membicarakan permasalahan pertanahan dan kependudukan di Jayapura pada 8-10 Desember mendatang. 

Ketua Pokja Adat MRP Yakobus Dumupa, S.IP, ketika ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, Selasa (25/11) mengutarakan, dua persoalan besar yakni pertanahan dan kependudukan ini berkaitan dengan kepunahan orang asli Papua dan tingginya tingkat migrasi  dari luar Papua  ke Papua. 

Rabu, 26 November 2014 04:53

Pemprov Akan Fokus Bangun Lima Wilayah Adat

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua akan fokus dalam pembangunan di lima wilayah adat, yakni wilayah adat Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago dan Meepago.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Papua, M. Musa’ad kepada wartawan disela-sela Workshop Pembangunan Berkelanjutan, Selasa (25/11) kemarin. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua dalam merencanakan pembangunan akan fokus pada lima wilayah adat.

Oleh karena itu, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Pemerintah Provinsi Papua untuk menyediakan lahan 2.000 hektar, Pemerintah Papua akan petahkan lahan yang ada di lima wilayah adat, untuk digunakan sebagai tempat pengolahan sumber daya alam Papua.

“Lahan di Papua masih luas, jadi lima wilayah adat akan menjadi lokasi pembangunan kawasan ekonomi Papua. Pemerintah Papua sekarang terbuka, tidak seperti sebelumnya, dimana pembangunan fokus pada satu wilayah,” kata Musa’ad.

Dikatakan, 2.000 hektar lahan yang diminta oleh Presiden Joko Widodo, akan kita bicarakan kembali. Karena tentu pembangunan di lima wilayah adat akan sesuai dengan potensi di wilayah tersebut.

Selasa, 25 November 2014 01:41

Presiden Diminta Perpanjang Masa Kerja UP4B

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Beny Yantewo: Dalam Waktu Singkat Dapat Realisasikan Program yang Menyetuh Kepentingan Rakyat
Beny YantewoJAYAPURA – Masa kerja Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang akan berakhir pada 31 Desember 2014 mendatang, turut menjadi perhatian  serius dari Tokoh Adat Grime Nawa, Beny Yantewo.
  Ditegaskannya, masyarakat adat Girme Nawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mantan Presiden RI, SBY, yang telah membentuk UP4B. Pasalnya, walaupun UP4B ini baru bekerja selama 3 tahun, namun masyarakat Grime Nawa sangat senang, karena dalam waktu yang sesingkat ini, bisa merealisasikan sejumlah program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
 “Selama ini kan UP4B menjadi jembatan untuk mempertemukan masyarakat adat dan Pemerintah Pusat,” ungkapnya kepada Bintang Papua di KFC Waena, Senin, (24/11).
  Menurutnya, sebelum adanya UP4B, hubungan komunikasi antara masyarakat selama ini terputus, sehingga masalah-masalah mendasar yang dialami oleh masyarakat tidak diketahui oleh Pemerintah Pusat, karena tidak ada jembatan yang menyambungkan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Pusat.

Selasa, 25 November 2014 01:40

Mahasiswa Papua Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Ratusan mahasiswa melakukan aksi demo di gedung DPRP Papua untuk menyatakan aspirasinya terhadap penolakkan kenaikan harga BBMJayapura – Ratusan Mahasiswa yang berasal dari gabungan organisasi mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Kota Jayapura melakukan demo ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat  Papua (DPRP) menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah dinaikan oleh pemerintah pusat.
Dalam aksinya, ratusan mahasiswa yang tergabung dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perkumpulan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Papua secara serentak dengan tegas mengatakan, “Jokowi Pembunuh”.
Sementara sejumlah pamflet bertuliskan, bubarkan mafia Migas. Kami mahasiswa pemuda dan masyarakat Papua menolak kenaikan BBM. Pemerintah harus bertanggungjawab, Jokowi-JK berantas mafia Migas, Jokowi tidak memihak kepada rakyat kecil, Pemerintah harus transparan anggaran subsidi BBM. Dan sebagai simbol perlawanan, mahasiswa pria melakukan aksi buka baju di halaman Kantor DPR Papua.

Selasa, 25 November 2014 01:38

Keluarga Korban Minta Jangan Ditutup-Tutupi

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Soal Kasus Hilangnya 17 Orang Penumpang Speedboat

Keluarga Korban misteri hilangnya 17 orang di Mamberamo Raya, Ny. Regina Muabuai dan Hendri Muabuai didampingi TPFI Ny. Eni Tan, ketika bertemu Komnas HAM RI di Swiss-bel Hotel, Jayapura, 20 November lalu. JAYAPURA — Kasus hilangnya 17 penumpang Speedboat saat melakukan perjalanan dari Serui menuju Kabupaten Mamberamo Raya, masih terus dipertanyakan pihak keluarga korban. Mereka masih berharap kasus ini harus diungkap tuntas.
Terkait dengan itu, untuk memperkuat penyampaian Tim Pencari  Fakta Independen (TPFI) Ny. Eni Tan sesuai peryataan dari Koordinator Sub Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Natalius Pigai bakal membuka ulang misteri hilangnya 17 orang menggunakan Speedboat Saweri Sinuai Nehupa berangkat dari Serui menuju Kasonaweja, Mamberamo Raya pada 3 Maret 2009 silam, ketika bertemu keluarga korban di Swiss-bel Hotel, Jayapura, 20 November 2014 lalu.
Selanjutnya Bintang Papua menemui Ny. Regina Muabuai dan Hendri Muabuai di Jalan Paldam, Belakang Masjid Raya Kloofkam, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (24/11).

Selasa, 25 November 2014 01:36

Rekan Dianiaya, Wartawan Timika Demo

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Timika – Aksi kekerasan terhadap wartawan terjadi di wilayah Hukum Polres Mimika. Seorang wartawan lokal dianiaya oknum anggota PUK SPSI PT. Freeport Indonesia saat korban sedang  melakukan tugas liputannya. Aksi kekerasan terhadap kuli tinta ini sontak menimbulkan  reaksi dari para wartawan dalam bentuk demo. Ya,  sekitar seratus wartawan media cetak dan elektronik di Timika, Ibu Kota Kabupaten Mimika, menggelar unjuk rasa damai ke DPRD Mimika, Senin.
Unjuk rasa itu dilakukan untuk menyikapi kasus penganiayaan wartawan Harian Papua Melky Japeki oleh oknum anggota PUK SPSI PT Freeport Indonesia pada Jumat (21/11).
Unjuk rasa damai wartawan Timika itu dikoordinir oleh Forum Lintas Media Timika. Massa membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan sikap kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan memproses para pelaku yang menganiaya korban.

Halaman 2 dari 218