Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Senin, 21 Juli 2014 10:43

Markas OPM Disergap Polisi

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

1 Puncuk Senpi dan Sejumlah Barang Bukti Juga Turut Diamankan

JAYAPURA – Sebuah Markas TPN/OPM yang berlamat di Kampung Berraf, Distrik Nimbokrang disergap oleh Gabungan Brimob dan Polres Jayapura pada Minggu (20/7) sore sekitar pukul 15.00 WIT.
Dari data yang dihimpun Bintang Papua menyebutkan, penyergapan markas TPN/OPM tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura, AKPB Sondang Siagian. Awalnya pukul 11.00 WIT, tim gabungan dari Markas Polres hendak menuju ke Kampung Berraf, tepat di rumah Levi Tarko yang diduga tempat juru bicara TPN/OPM atas nama, Satto.
Begitu tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba mendapat tembakan dari kelompok TPN/OPM yang berasal dari rumah milik Levi Tarko, sehingga tim gabungan Polres Jayapura bersama Brimob Polda Papua menyebar dan melakukan penyisiran di Kampung Berraf.

Sabtu, 19 Juli 2014 11:24

Presiden SBY Harus Tuntaskan Otsus Plus

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Deerd Tabuni, S.E., M.Si.JAYAPURA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Deerd Tabuni, SE., M.Si, meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menyelesaikan (tuntaskan) UU Otsus Plus sebelum mengakhiri jabatannya.
“Menyangkut Otsus Plus untuk Papua kami harap sebelum Presiden turun sudah harus keluar, karena yang bawa gagasan ini adalah bapak presiden SBY itu sendiri,” kata Deerd Tabuni kepada Bintang Papua di ruang kerjanya pada, Kamis (17/7) kemarin lalu di ruang kerjanya.
Dikatakan, Presiden SBY telah memerintahkan kepada DPRP dan kepada pemerintah Daerah dalam hal ini Guebrnur Papua yang baru dilantik 1 bulan, untuk memberikan memberikan tugas dan tanggungjawab untuk merubah otonomi khusus menjadi Otsus Plus di tanah Papua.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Tampak Kapolda Papua baru, Brigjend (Pol) Drs. Yotje Mende, M.H., M.Hum., didamping Wakapolda Papua saat disambut sejumlah Pamen Polda Papua ketika memasuki Markas Polda Papua sebagai hari pertema kerjanya pada, Juamt (18/7) kemarin. (Loy/Binpa)JAYAPURA - Kepolisian Daerah Papua menyatakan telah membentuk tim gabungan bersama TNI dalam rangka penyelidikan dan pengungkapan kasus penembakan di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Lanny Jaya, baru-baru ini.
Seperti apa yang dipaparkan Kapolda yang lama, masalah tersebut masih ditangani dan masih dalam penyelidikan intensif oleh anggota–anggota di lapangan.
“Polda Papua bersama TNI telah menurunkan Tim gabungan dalam rangka penyelidikan dan pengungkapan masalah tersebut,” kata Kapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Yojte Mende usai pemaparan bersama ASRENA Kapolri, Irjen (Pol) Tito Karnavian, Jum’at (18/7).
Tim ini, kata Kapolda, dipimpin oleh Direktur Reskrim Umum, Komisaris Besar Polisi Dwi Rianto. Selain menyelidiki kasus penembakan di Puncak Jaya, sambung dia, tim ini juga akan menyelidiki kasus penembakan di Lanny Jaya.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Jayapura - Laporan Hasil Audit BPK tahun 2013-2014 terkait pembangunan Mess DPRP, yang terletak di Jalan Percetakan Jayapura, menemukan adanya penyimpangan anggaran sebesar Rp1 Milliar. Atas temuan itu, DPR Papua meminta perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan Mess segera mengembalikannya ke kas negara, jika tidak, maka aparat penegak hukum didesak segera menindaklanjutinya sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Pembangunan Mess DPRP tahun 2013 yang dianggarkan Rp8 Milliar, sesuai temuan BPK ada penyimpangan sebesar Rp1 miliar, 29 juta. Pihak yang bertanggung jawab, yakni kontraktor yang melaksanakan pembangunan harus mengembalikan temuan itu,”tegas Ketua Komisi D DPR Papua, Yan Permenas Mandenas kepada wartawan, Jumat 18 Juli.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Tampak Ratusan Masyarakat Kota Jayapura saat menduduki Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura untuk meminta penjelasan atas kasus Penahanan Sekda Kota Jayapura pada, Jumat (18/7) kemarin.JAYAPURA – Ratusan masyarakat Port Numbay yang tergabung dalam Kelompok Peduli Pembangunan Kota Jayapura menggelar aksi demo damai di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, Jumat (18/7) kemarin.
Sebelumnya, Para pendemo yang dipimpin langsung oleh Rudi Mebri, awalnya berkumpul di Taman Imbi Jayapura yang selanjutnya langsung menduduki Kantor Kejaksaan negeri Jayapura dengan membawa sejumlah spanduk, sambil menari dengan tarian adat Port Numbay.
Dalam pernyataan sikap Rudi Mebri mengatakan, alat bukti atas adanya kerugian Negara yang dituduhkan Kejari Jayapura terhadap Sekda Kota Jayapura tidak didukung dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara, Audit investigatif maupun pemberian keterangan ahli dari BPKP.

Sabtu, 19 Juli 2014 11:17

Ribuan Pendukung Siap Jemput Forkorus Cs

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Endang: Forkorus Cs Minta Pembebasannya Tidak Dirayakan Besar-besaran

Elias Ayakeding di dampingi anggotanya saat memberikan keterangan persnyaJAYAPURA - Pembebasan ‘Presiden’ NFRPB, Forkorus Yoboisembut, dan ‘Perdana Menteri’ NFRPB, Edison Waromi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Senin, (21/7), bakal disambut dengan kemenangan oleh ribuan massa pendukungnya.
Elias Ayakeding, yang disebut-sebut sebagai ‘Kepala Kepolisian’ Negara Federal Republik Papua Barat, (NFRPB), mengklaim ada sekitar 10 ribu massa Papua Barat akan menjemput pembebasan Forkorus Cs. “Ya kami pastikan sekitar 10 ribu rakyat Papua Barat akan memadati areal Lapas Abepura hingga kediaman Presiden di Sabron Yaru,” ungkapnya kepada wartawan dalam keterangan persnya di Prima Garden Abepura, Jumat, (18/7).

Sabtu, 19 Juli 2014 11:17

Jokowi-JK Sementara Unggul di Papua

Ditulis oleh
Taksir item ini
(1 Pilih)

JAYAPURA — Pasangan calon presiden nomor urut 2 Ir. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla unggul sementara dalam perhitungan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan KPU Provinsi Papua di gedung Infokom Provinsi Papua pada, Jumat (18/07).
 Pada pleno hari pertama, hingga pukul 19.30 WIT, sudah 10 Kabupaten/Kota yang perhitungan suaranya selesai dilakukan. Sepuluh daerah yang dimaksud sendiri adalah Kota Jayapura, Kabupaten jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Mamberamo Raya.
Dari sepuluh kabupaten yang perhitungannya telah selesai, pasangan Capres dan Cawapres Nomor urut dua unggul di semua daerah. Total raihan suara mereka adalah 482.194 suara, sementara Capres dan Cawapres Nomor Urut Dua total memperoleh 190.300 suara.

Jum'at, 18 Juli 2014 01:58

Polda Siap Amankan Pembebasan Forkorus

Ditulis oleh
Taksir item ini
(1 Pilih)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik.JAYAPURA – Aparat Kepolisian Daerah Papua siap melakukan pengamanan atas dibebaskannya Forkorus Yaboisembut yang diklaim sebagai Presiden Negara Federasi Papua Barat pada tanggal, 21 Juli nanti di Lembaga Permasyarakat Kelas 2A Jayapura.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik., saat ditemui wartawan di ruang kerjanya mengatakan, masa penahanan Forkorus Yaboisembut telah selesai dan akan dibebaskan tanggal 21 Juli 2014 nanti.
“Yang bersangkutan telah menjalani hukuman sesuai keputusan dari Pengadilan Negeri Jayapura dalam kasus KRP bulan Oktober tahun 2011 silam. Dia (Forkorus) dibebaskan secara hukum baik hukuman pidana maupun  lain-lainnya,” kata Pudjo, Kamis (17/7).
Dengan dibebeaskannya Forkorus Yaboisembut tersebut, Pudjo menuturkan bakal banyak keluarga yang menjemputnya di Lapas Abepura menuju ke rumah di Sentani-Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, diharapkan kepada keluarga untuk tidak melakukan arak-arakan yang berlebihan atas dibebaskan Forkorus tersebut.

Jum'at, 18 Juli 2014 01:54

Penahanan Sekda Dinilai Tak Berdasar

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Pagi ini, IKEMAL Demo Damai di Kejari Jayapura

Ketua IKEMAL Kota Jayapura Bob Pattipawae didampingi Wakil Ketua IKEMAL Kota Jayapura Harry Siloy, ketika menyampaikan keterangan di Jayapura, Kamis (17/7). JAYAPURA – Penahanan Rasmus Datje Siahaya selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura oleh Kejaksaan Negeri Jayapura, dinilai sangat tidak berdasar karena tanpa bukti-bukti konkrit, bahkan penahanan itu di luar prosedur. Penilaian itu dilontarkan Ikatan Keluarga Maluku (IKEMAL) Kota Jayapura.
Sebelumnya RD Siahaya ditahan dalam kasus penyalahgunaan dana proyek pengadaan kemeja batik bagi PNS di Kantor Wali Kota Jayapura tahun anggaran 2012 senilai Rp1,7 miliar
Ketua IKEMAL Kota Jayapura Bob Pattipawae didampingi Wakil Ketua IKEMAL Kota Jayapura Harry Siloy dan Anggota IKEMAL Kota Jayapura Leo Lahaluk, ketika menyampaikan  keterangan di Jayapura, Kamis (17/7) menjelaskan, proyek pengadaan kemeja batik itu dianggarkan dalam tahun anggaran 2012. Sedangkan Rasmus Datje Siahaya dilantik menjadi Sekda Kota Jayapura pada 13 Pebruari 2013. 
Dana proyek ini seharusnya dibayar kepada pengusaha dalam tahun anggaran 2012, tapi karena berbagai alasan teknis belum dibayar dan dijadikan proyek lanjutan/adendum dalam tahun anggaran 2013.

Halaman 2 dari 167