Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rabu, 19 November 2014 01:08

3 Terpidana Korupsi di Keerom Dieksekusi

Ditulis oleh
Taksir item ini
(1 Pilih)

Setelah 2 Tahun Menghirup Udara Bebas 

Obeth Ansanay SH.MHJAYAPURA – Setelah kurang lebih 2 tahun  bebas menghirup udara bebas bak tidak bersalah, akhirnya tiga terpidana kasus tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan ruas jalan Waley-Molof Kabupaten Keerom tahun Anggaran 2008 dieksekui oleh tim Kejaksaan Negeri Jayapura dan  diback-Up tim Opsnal Reskrim Polres Jayapura Kota, Sabtu (15/11) dan Senin (17/11).
Ketiga terpidana korupsi dari dana APBD tahun 2008 tersebut telah divonis Pengadilan Tindak Pinada Korupsi Klas I A Jayapura tahun 2012 pada kasus proyek pembangunan ruas jalan Waley – Molof  Kabupaten Keerom. Mereka diantaranya, Amiruddin Beddu (Amir), Agus Risdianto, ST  dan Aloysius Leonard  Fanghoy.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Herman Da Silva melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Papua, Obeth Ansanay mengatakan bahwa ketiga terpidana yang sudah diputus Pengadilan Tipikor Jayapura tahun 2012 silam itu, tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor Jayapura berupa kurungan kurang lebih 2 tahun, malah mereka bebas berkeliaran di luar.

Rabu, 19 November 2014 01:06

Kenaikan BBM Tambah Kemiskinan di Papua

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Ignasius MiminJAYAPURA –  Anggota DPR Papua Ignasius Mimin menyebutkan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Presiden RI Joko Widodo menambah kemiskinan di tanah Papua, khusus daerah Pegunungan Tengah.
“Pak Jokowi baru naik Presiden tiba-tiba langsung menaikkan harga BBM. Masyarakat  tidak akan tutup mata karena dampak kenaikan BBM ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat, khususnya di  Papua menambah kemiskinan,” kata Igansius kepada wartawan di DPR Papua, Selasa (18/11) .
Menurutnya, kenaikan BBM ini  dampak  besar bagi pelayanan di Papua. Misalnya,  jasa angkutan udara  dan perekonomian, seperti di Oksibil air mineral merek Aqua sebesar Rp 20 ribu, belum lagi barang bahanan makanan lainnya yang di drop ke daerah itu. “Yang paling sengsara akibat kenaikan BBM ini adalah masyarakat kami yang ada di Pegunungan. Yang jelas, masyarakat yang jadi korban,” katanya.

Rabu, 19 November 2014 01:06

Partai Papua Bersatu, Disahkan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

JAYAPURA – Partai Lokal Papua  yang diberi nama Partai Papua Bersatu (PPB) sesuai amanat UU Otonomi Khusus tahun 2001, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Senin, 17 November 2014.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Papua Bersatu Kris.D.J Fonataba S.Sos  mengungkapkan, surat keputusan dari Menetri Hukum dan Ham RI yang diterima itu, bernomor surat AHU : 000711.60.10.2014.
“Kami memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM RI yang telah mensahkan Partai Papua Bersatu sebagai partai lokal di tanah Papua dan SK Hukum dan HAM RI sudah ada di tangan kami,” kata Kris Fonataba dalam keterangan pers didampingi Ketua I Kope Wenda dan Ketua II Mestian Towolom.
Kris Fonataba mengungkapan, setelah keluar Surat Keputusan Menhum HAM RI ini, maka Partai ini akan dideklarasikan, Sabtu (21/11) besok di Hotel Sahid Jayapura yang akan dihadiri  Gubernur Provinsi Papua dan seluruh DPC kabupaten/kota dan  masyarakat Papua.
Menurutnya,  terbentuknya Partai Lokal Papua ini pihaknya telah terbentuk 23 DPC di Kabupaten/kota. “23 Kabupaten ini sudah ada SK-nya rencana akan kami umumkan pada saat deklrasi. Ini masih kami rahasiakan, nanti pada saat deklrasi barulah kita sampaikan,” katanya.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Ratusan Mahasiswa Papua dari berbagai Universitas di Kota Jayapura, menggelar aksi demo damai di Kantor DPR Papua, Senin (17/11) kemarin.JAYAPURA – Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dari berbagai universitas di Kota Jayapura menduduki halaman Kantor DPR Papua, Senin (17/11) siang, untuk menolak secara tegas program transmigrasi dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.
Kedatangan mahasiswa yang dikoordinator Pontius Mogodoman membawa sejumlah spanduk dan pamflet, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR Papua terkait  penolakan program Jokowi untuk Papua.
“Saat ini yang dibutuhkan Papua bukan penambahan penduduk dan pejabat baru, tetapi pemerintahan Jokowi harus fokus menyelesaikan masalah dasar persoalan Papua. Jika orang transmigrasi dari Jawa didatangkan ke Papua akan menambah masalah baru. Sebab akan mengkriminalisasi orang Papua di Tanahnya sendiri. Jadi kami tegas menolak transmigrasi,” kata Pontius Mogodoman selaku Koordinator aksi demo.

Selasa, 18 November 2014 03:12

Pembelian 30 % Saham Freeport Tidak Mudah

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Yan Permenas MandenasJAYAPURA - Anggota DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi (Pempov) Papua untuk mempertimbangkan secara matang rencana pembelian saham 30 persen PT. Freeport Indonesia.
Menurut dia, pembelian saham di Freeport Indonesia tidaklah mudah. Sebab 30 Persen itu merupakan nilai yang cukup besar. Pasalnya, pada jaman kepemimpinan Barnabas Suebu, rencana Pemprov Papua akan membeli 10 persen atau 15 persen saham hingga kini belum teralisasi kini muncul lagi penjualan 30 persen.
“Ini kan opini yang dibangun, jangan langsung direspon karena tidak mudah. Kapasitas piscal di daerah harus kuat, belanja kita juga kuat, dan savang anggaran minimal Rp500 miliar ada setiap tahunnya,” katanya kepada wartawan di Swisbel Hotel, Jaypaura, Senin (17/11).
Yan Mandenas mengungkapkan, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan pemerintahan yang begitu luas harus memiliki target pencapain Otsus. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun dibidang infrastuktur.

Selasa, 18 November 2014 03:05

Pencabutan Otsus Harus Dipertimbangkan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Yan P Mandenas S.Sos. M.SiJAYAPURA – Isu untuk pencabutan UU Otsus tahun 2001 di Provinsi Papua seperti yang katakan gubernur Papua, Lukas Enembe, Otonomi khusus Papua bisa saja dicabut asalkan Pemerintah provinsi Papua diberikan kewenangan mengelola sumber daya alamnya, mendapat tanggapan dari anggota DPR Papua, Yan P Mandenas S.Sos. M.Si.
Dia mengungkapkan,  pencabutan UU Otsus Papua harus dipertimbangkan dari sisi Hukum, Politis, kajian teoritis, kajian social, kajian antorpologi dan sosilogi secara baik.
Sebab menurut  Yan Mandenas, karena UU Otsus Papua hanya memberikan pengaruh pada penambahan uang dan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Padahal yang diharapkan dari UU Otsus adalah kewenangan daerah yang lebih besar.
“Jadi pengaruh Otsus tidak begitu besar, karena semua kebijakan masih tergantung pemerintah pusat, termasuk bagaimana konsep pembangun Papua masih memakai konsep pusat,” kata Yan Mandenas kepada wartawan di Swisbel Hotel Jayapura, Senin (17/11).

Taksir item ini
(0 pilihan)

Pastor Nato Gobay (baju putih) saat mendam-pingi Gubernur ketika menyak-sikan ceremonial pemusnahan Miras.JAYAPURA—Memprihatinkan, 45 marga di enam Kabupaten wilayah adat Meepago sudah habis alias musnah akibat terjangkit virus Hiv/Aids, yang sampai saat ini tidak ada obatnya.
Hal itu diungkapkan Pastor Nato Gobay Pr, saat berpidato di hadapan Gubernur Papua Lukas Enembe, Forkompimda Provinsi  dan masyarakat   wilayah adat Meepago pada acara Musyawarah Besar Pencegahan Hiv/Aids dan Penanggulangan Minuman Keras (Miras) di wilayah Adat Meepago Provinsi Papua, di Gedung Gereja Katolik Malompo - Distrik Siriniwi - Kabupaten Nabire. Senin (17/11).
“Sudah habis,  dengan demikian mungkin yang sisa – sisa ini bisa dihabiskan oleh penyakit ini. Kami prihatin dengan keadaan ini,”keluhnya.
Menurutnya, gereja sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan sangat menyadari hal itu dan mencoba memberikan sesuatu kepada umat agar tidak terganggu karena penyakit Hiv/Aids ini. Seperti diketahui Mubes dengan Thema Dengan Mubes berusaha menciptakan kesadaran atau jati diri yang sejati bermartabat di wilayah adat Meepago Provinsi Papua, serta sub thema Melalui Mubes ini berusaha mencegah mengurangi penyakit Hiv /Aids dan Miras terhadap Ancaman Kepunahan Manusia Papua.

Selasa, 18 November 2014 03:00

Pelantikan Bupati Biak Masih Terkendala SK Gubernur

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Gubernur Papua Lukas EnembeBIAK - Keinginan masyarakat Biak untuk segera memiliki Bupati yang defenitif tempaknya masih tertahan. Pasalnya, Pelantikan Wakil Bupati Biak Numfor Thomas Alfa Edison Ondy menjadi bupati, masih terkendala Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Lukas Enembe. Asisten 1 Setda Papua Doren Wakerkwa yang ditemui di Biak, Senin, mengatakan, pelantikan Bupati Biak Numfor itu harus didukung SK Gubernur Papua.
“Masih ada proses administrasi yang sedang dilakukan Pemprov Papua dalam menindaklanjuti pengangkatan serta pelantikan Wakil Bupati Biak Numfor Thomas Ondy menjadi bupati,” ujarnya.
Menurut dia, untuk mengangkat pejabat Bupati Biak harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dikembalikan kepada DPRD Kabupaten Biak Numfor untuk menindaklanjutinya.

Senin, 17 November 2014 05:24

17 Penumpang Speedboat Murni Disandera TPN/OPM

Ditulis oleh
Taksir item ini
(2 pilihan)

FKPPB Papua Bedah Buku Hilangnya 17 Penumpang Speed di Mamberamo Raya

Penulis Buku, Enni Tan (Kiri), didampingi Ketua FKPPB Papua, Regina Mubuay dan Nonce Wairara yang merupakan keluarga korban menunjukan foto-foto keluarga korban yang disandera maupun  foto penyandera.JAYAPURA – Masih ingat dengan kasus hilangnya sebuah speedboat dengan 17 penumpang tahun 2009 lalu saat dalam perjalanan dari Serui menuju Mamberamo Raya? Kini kasus hilangnya 17 penumpang tanpa meninggalkan jejak itu, bukan akibat tenggelam tetapi murni disandera TPN/OPM Wilayah Mamberamo. Demikian antara diungkapkan Forum Koalisi Perempuan Papua Bangkit Provinsi Papua saat membedah sebuah buku misteri dibalik hilang 17 penumpang Speedboat  dalam perjalan dari Serui Kabupaten Kepuluan Yapen-Kasonaweja, Mamberamo Raya tangga, 3 Maret 2009 silam.
Buku yang berjudul “Potret Papua Dalam Bingkai NKRI” dengan jumlah halaman sebanyak 159 halaman itu, yang rencana akan serahkan langsung ke Presiden RI, Joko Widodo dan akan dibagikan kepada seluruh keluarga korban.
“Buku ini kami bedah untuk jadi kenang-kenangan bagi kami seluruh keluarga korban karena segala upaya sudah kami lakukan, namun pihak aparat keamanan tidak membuka secara transparan, sehingga lewat buku ini keluarga korban bisa baca dan dimengerti,” kata Ketua Forum Koalisi Perempuan Papua Bangkit Provinsi Papua, Regina Mubuay dalam keterangan pers di Paldam, Jayapura, Sabtu (15/11) sore.

Halaman 2 dari 215