Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taksir item ini
(0 pilihan)

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua“Saya mengenal Pangdam sejak menduduki jabatan Dandrem Sorong. Kemudian tahun 2012 dia menjabat Pangdam XII/Cenderawasih. Sosok Pangdam bekerja dengan manajemen terbuka, komunikatif dan beliau bertanggungjawab atas tugas yang dilakukan,” inilah ungkapan hati Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw atas kepemimpinan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, MM., selama dua tahun bertugas di Bumi Cenderawasih ini.
Oleh : Antonius Loy/Binpa

Wakapolda Papua yang sudah menjabat sejak tahun 2011 baru melihat gaya kepemimpinan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Christian Zebua di Papua. Pasalnya, kepemimpinan Panglima Zebua membuat paradigma baru tentang bagaimana seorang pemimpin di Papua ini, bahkan cukup mengetahui dan mengenal situasi yang terjadi di Papua.

Sabtu, 27 September 2014 02:07

GMKP-OAP Ancam Perkuliahaan FK Uncen Dilumpuhkan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(1 Pilih)

Jika Rektor Uncen Tidak Segera Keluarkan SK Non Aktif Dekan FK Uncen

IlustrasiJAYAPURA - Koordinator Gerakan Mahasiswa Kedokteran Peduli Orang Asli Papua (GMKP-OAP), Benyamin Lagowan, mengatakan, dirinya sangat menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh politisi Partai Hanura, Yan Mandenas menyatakan masalah Fakultas Kedokteran (FK) Uncen yang kini terus dituntut oleh mahasiswa FK adalah sebuah persoalan yang dipolitisasi.
Bahkan pihaknya juga mempertanyakan kapasitas Yan Mandenas dalam mengomentari masalah FK Uncen, seyogyanya Yan Mandenas selaku wakil rakyat mestinya berpihak kepada masyarakat yang menuntut perbaikan atas hak-haknya yang terkesan selama ini dipasung, sebagai mana dialami oleh mahasiswa FK Uncen Jayapura. “Ada kepentingan apa? dan maksudnya apa berkomentar seperti itu,” tandasnya ketika dihubungi Bintang Papua via ponselnya, Jumat, (26/9).
Terkait dengan itu, pihaknya mendesak Rektor Uncen Jayapura agar dapat merealisasikan keputusan Rapat Senat pada 8 September 2014 lalu menyebutkan bahwa dekan akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Papua dengan menjawab surat Gubernur Papua dan segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penonaktifkan dan penunjukan Pejabat Sementara (Pjs) FK Uncen Jayapura yang baru.

Jum'at, 26 September 2014 06:44

KSB Berulah di Ilaga

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Satu Prajurit TNI Tewas di Puncak Setelah Ditembak Pada Bagian Kepala

JAYAPURA – Lagi-lagi penembakan terjadi di Ilaga, Kabupaten Puncak. Kali ini yang menjadi korban seorang prajurit TNI dari Yonif 751/Raider bernama Prada Abraham Rumadas. Abraham diduga tewas ditembak oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) saat melakukan pengamanan pelantikan Kepala Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak-Papua, Kamis (25/9) pagi sekitar pukul 10.00  WIT.
Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letnan Kolonel (TNI) Rikas Hidayatullah saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, anggota TNI yang menjadi sasaran korban penembakan merupakan anggota Yonif 751/Rider Sentani, Kabupaten Jayapura.
“Ya, memang benar ada penembakan, korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Ilaga. Rencana besok (hari ini-red) jenazah tiba di Jayapura,” ujar Kapendam melalui telephone selulernya kemarin.
Mengenai kronologis kejadian, Rikas menjelaskan, berawal ketika korban sedang mengambil logistik di pasar. Sayang setelah sampai di Ilaga tempat pengamanan pelantikan Kepala Distrik, tiba-tiba ia ditembaki oleh gerombolan bersenjata hingga tewas ditempat.

Jum'at, 26 September 2014 06:43

Istana Presiden Bakal Dibangun Dipinggir Danau Sentani

Ditulis oleh
Taksir item ini
(1 Pilih)

Tim Pokja Langsung Bergerak Meninjau Rencanan Pembangunan Lokasi

Koordinator Tim Pokja Percepatan Pembangunan Papua pada Rumah Transisi Jokowi, Hironimus Hilapok dan Ketua Kadin Kabupaten Jayapura Hengky Yokhu saat diwawancarai usai meninjau lokasi yang bakal dibangun Istana Presiden, Kamis (25/9) kemarin sore di Dermaga Pantai Yahim.SENTANI – Ingin lebih dekat dengan masyarakat Papua. Calon Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo berkeinginan membangun istana Presiden di wilayah Timur Indonesia, tepatnya di pinggir Dana Sentani.
Keinginan itu dikemukakan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Papua pada Rumah Transisi Jokowi, Hironimus Hilapok didampingi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Jayapura, Hengky Yokhu kepada wartawan usai melakukan peninjauan tiga lokasi untuk rencana pembangunan istana Presdien RI ke-7 diatas Bumi Kenambai Umbai.
“Presiden terpilih Jokowi secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua. Dimana, pada saat Pilpres beberapa waktu lalu telah memberikan dukungan penuh kepada dirinya (Jokowi). Untuk itu, dirinya ingin sekali dekat dengan masyarakat Papua, sehingga perlu membangun Istana Presidenan di Papua ini,” kata Hilapok demikian sapaan akrabnya kepada wartawan, di Dermaga Pantai Yahim, Kota Sentani, Kamis (25/9) sore.

Jum'at, 26 September 2014 06:42

InjuryTime yang Mendebarkan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Soal Nasib RUU Otsus Plus Ditentukan 30 September
Yunus Wonda, S.H.JAYAPURA – Koordinator Tim Asistensi Daerah RUU Otsus bagi Provinsi di Tanah Papua, Yunus Wonda, S.H., menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan apapun tentang penundaan pembahasan RUU Otsus Plus yang masih terus dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Kepastian ini nantinya akan diketahui pada akhir bulan ini, apakah disahkan ataukah ditunda untuk dibahas pada anggota DPR RI periode 2014 - 2019. 
Demikian disampaikan Koordinator Tim Asistensi Daerah RUU Otsus bagi Provinsi di Tanah Papua, Yunus Wonda, S.H., saat dihubungi via telepon selularnya, Kamis (25/9). “Ya, kalaupun ditunda periode depan, kan tidak masalah toh. Kan pengesahan RUU itu memang wewenangnya DPR-RI. Jadi periode mana saja yang sahkan, tidak ada masalah,” tandasnya.
Namun demikian, menurut Yunus sampai saat ini Tim Asistensi  RUU Otsus Plus terus berjuang agar lebih cepat disahkan, maka hal itu akan lebih baik. “Tapi kalau belum bisapun, tidak ada masalah, karena itu kewenangan mereka. Kita tidak bisa mendikte keputusan DPR RI,”tukasnya.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, E.S Maruli HutagalungJAYAPURA – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, E.S Maruli Hutagalung  memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Tumpak Simanjutak untuk segera menahan satu dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi batik di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura berininsial JB.
“Saya sudah perintahkan kepada Kajari Jayapura untuk segera menahan yang bersangkutan, karena dua tersangka sebelumnya sudah ditahan sehingga tidak ada kesan pilih kasih,” tegas  Maruli kepada wartawan di Kantor Kejati Papua, pada Kamis (25/9) kemarin.
Maruli mengungkapkan, seorang tersangka korupsi harus tetap ditahan apalagi, tersangka JB diduga melakukan dugaan korupsi pengadaan batik di Pemkot Jayapura tahun anggaran 2012 senilai Rp1,7 miliar. Sebelumnya Sekda Kota Jayapura dan rekanan sudah ditahan.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua saat menjelaskan letak Peta Papua kepada salah satu masyarakat yang berbeda paham ketika menyatakan diri kembali ke NKRI.Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Drs. Christian Zebua, M.M., diakhir jabatannya, pada 26 September 2014 besok (Hari ini-Red), tentu masih ada utang yang belum bisa selesai selama memimpin di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.

Oleh : Antonius Loy/binpa

Kepemimpinan Pangdam Zebua di Papua boleh dikatakan cukup berhasil. Penilaian itu cukup berasalan karena cara merubah pola berpikir prajurit-prajurit benar-benar dilakukan. Pemikiran dulu hanya bertempur, bertempur… bertempur. Pemikiran ini sudah berubah, kini benar-benar menyatu dan dan merebut hati rakyat untuk bersama-sama membangun Papua.
Di dalam bertempuran ada dua gatra yang dilakukan oleh TNI sejak itu, yakni Gatra keamanan dan Gatra Pertahanan. Kedua Gatra ini, melakukan penegakan hanya untuk bertempur dan pertahanan Negara.

Jum'at, 26 September 2014 06:37

Rasa Kuatir Kajati Tak Beralasan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Martinus BalaKetua PN: Seseorang Dijadikan Terdakwa Tidak Otomatis Dinyatakan Bersalah

JAYAPURA— Rasa kuatir Kajati Papua E.S. Maruli Hutagalung, S.H., M.H., para  terdakwa  DW-JW kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilukada Lany Jaya tahun anggaran 2011 senilai Rp11 Miliar, bakal dibebaskan Majelis Hakim. Lantaran kedua pejabat Pemprov Papua ini tidak ditahan selama menjalani persidangan, (Bintang Papua, Rabu (24/9) dinilai tidak beralasan.
Ketua Pengadilan Negeri Klas I Jayapura, Martinus Bala, S.H., ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Kamis (25/9) mengatakan, sebenarnya Kajati tak perlu ada rasa kuatir jika memang secara hukum perbuatan terdakwa DW-JW bisa dipertanggungjawabkan. Pasalnya,   penilaian perbuatan para terdakwa masing-masing pihak mempunyai pandangan tersendiri.

Jum'at, 26 September 2014 06:37

Baleg Siap Bahas Secara Detail Substansi RUU

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Velix WanggaiJAKARTA – Rapat kerja perdana antara Badan Legislasi DPR-RI dan Pemerintah resmi digelar di DPR-RI Rabu (24/9). Hal ini menandakan proses resmi pembahasan RUU Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua resmi dilakukan oleh Baleg DPR. Rapat berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Rapat dipimpin Ketua Baleg DPR, Mayjen (Purn) TNI Ignasius Mulyono.
Demikian disampaikan Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dalam siaran pers yang diterima Bintang Papua, Kamis (25/9). Menurut Velix pada rapat perdana tersebut, Menteri Hukum dan HAM mewakili Pemerintah menjelaskan latar belakang Pemerintah melakukan perubahan UU No. 21/2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
RUU ini ujar Velix, berasal dari usulan Pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang disampaikan ke Pemerintah. Usulan ini telah melewati tahapan panjang dan proses penting, terakhir dengan penerbitan Surat Presiden kepada DPR-RI Nomor R-53/ Pres/09/2014 tanggal 18 September 2014 hal Rancangan Undangan-Undang Tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua.

Halaman 2 dari 195