Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081344259201, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taksir item ini
(0 pilihan)

Lukas J KubelaJAYAPURA – Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Jayapura, Lukas J Kubela mengaku mendapat ancaman bertubi-tubi baik itu lewat sms maupun  puluhan orang datang ke rumahnya yang beralamat di APO,  distrik Jayapura Utara, pada Jumat (17/10).
Ancaman itu lantara, Kasi Intel bersama tim Penyidik Kejaksaan Negeri Jayapura memberantas kasus korupsi pengadaan Batik yang sebelumnya telah menjebloskan Sekretaris Daerah Kota Jayapura, RD. Siahaya dan menetapkan tersangka berininsial JB serta WY yang merupakan kontraktor.
Namun Lukas Kubela tak menurunkan semangat untuk terus mengungkap siapa-siapa yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan batik tahun anggaran 2012 dengan anggaran sebesar Rp1.7 miliar.
“Selama kasus ini bergulir, saya selalu dapat ancaman lewat SMS yang tidak bisa terhitung. Acnaman disampaikan oknum tertentu tesembunyi lewat SMS yang menyampaikan, jikalau menangkap tersangka JB maka seluruh keluarga, anak, istri akan dibunuh. Itulah sms yang saya dapat,” kata dia.

Rabu, 22 Oktober 2014 11:45

Situasi Kamtibmas di Papua Aman

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Kombes Pol Sulistyo Pudjo HartonoJayapura – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua secera umum aman menjelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Senin di Gedung DPR-MPR, Jakarta.
“Kalau pun ada yang menonjol itu tidak berkaitan dengan hajatan besar pelantikan presiden dan wakil presiden. Secara umum situasi kamtibmas di Papua aman dan damai,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono di Jayapura, Minggu malam.
Ia mengatakan, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih merupakan acara bersama seluruh warga negara, mulai dari Sabang sampai Merauke, apa lagi di Papua merupakan salah satu provinsi yang memberikan dukungan suara cukup besar.
Menurut Pujo pelantikan tersebut merupakan pesta bersama. “Saya meyakini masyarakat Papua pasti memberikan dukungan, apalagi di berbagai media massa cetak dan elektronik, banyak harapan pada presiden dan wakil presiden terpilih,” katanya.

Rabu, 22 Oktober 2014 11:44

Perlu Dibentuk Menko Pembangunan Khusus Papua

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Saran Untuk  Presiden Jokowi-Jusuf Kalla
JAYAPURA - Sesuai jadwal nasional hari ini, Senin 20 Oktober Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi Dodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bakal dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua MPR Republik Indonesia. Tentu saja,  banyak harapan masyarakat Papua terhadap presiden dan wakil presiden baru tersebut. Salah satunya, seperti diungkapkan Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku. Ia menyarankan dan berharap agar Presiden terpilih Jokow Widodo bisa membentuk Kementerian Koordinator Pembangunan Khusus Papua setelah dilantik pada Senin (20/10).
“Pada 20 Agustus 2014, saat bertemu dengan Pak Jokowi saya menyarankan agar ada Menko Pembangunan Khusus Papua,” kata Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku di Jayapura, Sabtu.
Pembentukan Menko Pembangunan Khusus Papua itu diharapkan bisa membantu presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam melaksanakan koordinasi dengan para kepala daerah, baik dari tingkat gubernur, bupati dan walikota.

Rabu, 22 Oktober 2014 11:42

Mayat Polisi Ditemukan di Bantaran Sungai Baliem

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Setelah Dilakukan Pencarian Selama 18 Hari

Aparat Polres Jayawijaya saat melakukan upacara militer melepas jenazah almahrum Brigpol Maikel di Bandara Wamena,Minggu (18/10)WAMENA – Brigpol Maikel Bano Anggota Polsek Makki Polres Lanny Jaya dilaporkan ditikam oleh orang tak dikenal dan jenazahnya di buang ke Sungai  Baliem pada (4/10) lalu dan pencarian jezahnya berlansung selama 18 hari, akhirnya telah ditemukan warga di kampung Olasili Distrik Silokarno Doga, tepatnya di pinggiran bantaran Sungai Baliem, Sabtu (18/10) Sekitar pukul 15.00 WIT
Kapolres Jayawijaya AKBP. Adolof Beay, S.E., saat dikonfirmasikan wartawan Sabtu (18/10) malam mengatakan, jenazah almahrum Brigpol Maikel Bano sudah  ditemukan pada pukul 15.00 WIT Sabtu sore pekan kemarin oleh warga di kampung Olasili Distrik Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya. Setelah warga nenemukan mayat Brigpol Maikel langsung dilaporkan ke Polsek Asologaima lalu diteruskan laporan ke Polres Jayawijaya dan langsung dilakukan Evakuasi.
Penemuan mayat Brigpol Maikel Bano itu berkait adanya laporan dari warga selaku saksi mata penemuan mayat tersebut atas nama Kuriba Wandikbo 40 tahun  Ebetek Kilungga warga Distrik Silokarno Doga

Taksir item ini
(0 pilihan)

100 Umat Tuhan Akhiri Pelatihan di Solo

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Provinsi Papua, Naftali Yogi saat menyerahkan Sertifikat Pelatihan secara simbolis kepada dua perwakilan peserta JAYAPURA - Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Naftali Yogi secara resmi menutup acara Pelatihan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Bagi Kelompok Usaha Mikro Dampingan LPKP Provinsi Papua di Kota Solo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu, (18/10). Acara yang diikuti 100 umat Tuhan ini berlangsung selama 1 minggu.
  Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Provinsi Papua, Naftali Yogi, mengatakan, visi Pemerintah Provinsi Papua dalam masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, S.IP, MH., dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE., MM., lembaga keagamaan mempunyai peranan yang cukup besar, karena lembaga keagamaan bermitra dengan Pemerintah Provinsi Papua
  Oleh karena itu, Gubernur Lukas Enembe, S.IP, MH., mempunyai sebuah kebijakan bagaimana agama di Tanah Papua ini, terutama umatnya di berdayakan. Dengan demikian, kebijakan Gubernur Lukas Enembe dari dana Otsus 80 persen bagi kabupaten/kota, dan 20 persen untuk Provinsi Papua, yang dari 20 persen ini diperuntukan untuk pembangunan keagamaan.

Rabu, 22 Oktober 2014 11:39

Di Timika, Seorang Pria Dibunuh Secara Sadis

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Kombes Pol Sulistyo Pudjo HartonoJAYAPURA – Sosok pria dengan identitas diketahui bernama Obet Emani dibunuh secara sadis di samping kuburan lama belakang Bandar Udara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika-Papua, Sabtu (18/10) pagi sekitar pukul 08.16 WI.
Juru Bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisari Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono ketika   dikonfirmasi Bintang Papua, menjelaskan, dari laporan yang diterima awalnya, sekitar pukul 07.20 WIT salah satu masyarakat melaporkan ke Polsek Mimika bahwa ada sosok mayat di belakang Bandara Moses Kilangin. Kondisi mayat sangat memprihatinkan, dimana perut korban hingga isi perut terurai keluar.
“Mendapat laporan itu, anggota Polsek Mimika Baru menghubungi Polsek KP3 Udara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah dicek ternyata benar bahwa seorang pria ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan mengalami luka-luka hingga tali perut keluar,” jelasnya Pudjo.

Sabtu, 18 Oktober 2014 10:05

RUU Otsus Plus Mengarah ke Negara Federal

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Michael Manufandu:  Isinya Tak Sesuai Konsep NKRI
Michael ManufanduTimika - Masih terganjalnya pengesahan RUU Otsus Plus Papua di Pusat, ditengarai karena materi dari RUU Plus tersebut tidak sesuai  konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sinyalemen itu seperti diungkapkan Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Kolombia,  Michael Manufandu.  Tokoh Papua ini  menilai materi Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus Papua yang diajukan Pemprov Papua ke Komisi II DPR RI  tidak sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI)  karena mengarahkan Papua menjadi sebuah daerah federal.
“Saya kira kalau materinya merongrong negara kesatuan, sudah tentu akan terganjal di pusat karena Indonesia bukan negara federal. Kalau nanti RUU Otsus Plus Papua itu disetujui Pemerintah Pusat,  maka pasti ke depan daerah lain juga akan meminta yang sama,” kata Michael Manufandu di Timika, Jumat (17/10).

Sabtu, 18 Oktober 2014 10:04

APBD PAPUA 2015 Rp12,74 TRILIUN

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Ditetapkan Dalam Sidang Paripurna Semalam

Ketua DPRP Deerd Tabuni saat menyerahkan hasil keputusan Sidang Paripurna RAPBD 2015, Jumat (17/10) malam.JAYAPURA – Tahun 2015, uang yang akan beredar di Papua dipastikan meningkat lagi. Pasalnya,  DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua telah menyepakati Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Papua Tahun 2015 senilai Rp12,74 triliun.
Kesepakatan APBD 2015 terungkap dalam sidang paripurna penetapan APBD Papua yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPR Papua, Jumat (17/10) malam.
Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda yang memimpin sidang mengatakan, enam fraksi yang ada di DPR Papua yakni Demokrat, Golkar, PDIP, PDS, Pembaharuan Papua dan Pikiran Rakyat telah menyetujui penetapan APBD Papua Tahun Anggaran 2015 senilai 12,74 triliun.
Yunus Wonda mengungkapkan, semua fraksi menerima penetapan RAPBD 2015 untuk ditetapkan menjadi APBD.
Dimana belanja tidak langsung Rp7,097 triliun, dan belanja langsung senilai Rp4,97 triliun.

Sabtu, 18 Oktober 2014 10:02

Anggota DPR Papua Terpilih Dilantik 31 Oktober

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Yunus Wonda, S.H., M.H.JAYAPURA – Pertanyaan Kapan anggota DPR Papua terpilih periode 2014-2019 dilantik, akhirnya terjawab. Ini setelah keluar surat keputusan Menteri Dalam Negeri Indonesia nomor 161.91-3833 tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan Anggota DPR Papua tahun 2014-2019 akan berlangsung pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 mendatang.
Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, tanggal tersebut dipilih lantaran sebelum tanggal 20 Oktober hingga sekitar tanggal 22 merupakan situasi siaga satu karena pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
“Makanya kami lihat itu sulit dilakukan karena pelantikan presiden dan itu waktu steril. Selain itu ada satu kelanjutan atau rentetan agenda penetapan APBD Papua 2015 yakni tim DPR Papua bersama tim anggaran Pemrpov Papua akan mengevaluasi hasil sidang ke Kemendagri. Itu ketentuan yang harus dilakukan,” kata Yunus Wonda, Jumat (17/10).

Halaman 2 dari 203