Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taksir item ini
(0 pilihan)

Frans Pekey: Honorer Siluman Harus Dibuktikan

IlustrasiJAYAPURA - Kepala Badan Kepegawaian Kota Jayapura, Frans Pekey dengan tegas membantah soal adanya upaya pesan sponsor atau titipan dari pejabat tertentu dalam proses seleksi  penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) kategori tenaga kontrak kerja (K2) kali ini, sehingga honorer yang lulus lebih didominasi honorer siluman ketimbang mereka yang mengabdi bertahun-tahun menjadi honorer murni di jajaran Pemkot Jayapura.
“Siluman dan tidak itu harus dibuktikan, tidak bisa ngomong begitu saja, sebab siapa saja bisa ngomong begitu. Buktinya mana, datanya mana,” ucapan Pekey kepada wartawan di Kantor Walikota Jayapura, Rabu (23/7) siang.
 Menurutnya, dalam situasi seperti ini, yakni kemungkinan akibat dari ketidak senangan, maka bisa saja menyebabkan adanya  sebutan honorer siluman. Sebab itu, saran Pekey,  untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar siluman harus didukung dengan data yang valid sehingga dapat dilakukan verifikasi ulang.

Kamis, 24 Juli 2014 01:27

Ratusan IKEMAL Kota Tuntut Sekda Dibebaskan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Ratusan anggota IKEMAL melakukan aksi Demo damai di Kantor Kejari Jayapura pada, Rabu (23/7) kemarin.JAYAPURA – Arus demo yang meminta kejasaksaan Negeri Jayapura segera membebaskan  tersangka Sekda Kota Jayapura R.D. Siahaya atas tuduhan kasus tindak pidana korupsi pengadaan batik tahun 2012 hingga mencapai Rp1.7 Milyar, terus mengalir. Jika sebelumnya masyarakat Port Numbay melakukan aksi demo di Kanto Kejaksaan Negeri Jayapura untuk menuntut pemebasan Sekda,  maka  Rabu (23/7) kemarin pagi, giliran  ratusan anggota Ikatan Keluarga Maluku (IKEMAL) yang ada di Kota Jayapura mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura. Mereka meminta  keadilan terhadap proses hukum  yang dituduhkan kepada Sekda Kota Jayapura, R.D. Siahaya.
Aksi demo damai yang dilakukan IKEMAL dipimpin Johanes Sipiteuw. Terlihat massa menggunakan baju merah dengan  membawa sejumlah spanduk dan Pamflet untuk meminta pembebasan Sekta Kota Jayapura yang dinilai tidak terbukti melakukan tindakan melawan hukum atas tuduhan dari Kejari Jayapura.
Bahkan, suasana Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura sempat tegang, lantaran massa ditemui oleh Kepala Seksi Intelejen (Kas Intel) Kejaksaan Negeri Jayapura, L.J Kobela, SH., “Kami tidak mau ditemui pejabat siapun di Kejari Jayapura kalau bukan Kajari Jayapura, dia (Kajari) harus ketemu kami dan menjelaskan letak kesalahan Sekda Kota Jayapura hingga ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap salah satu para pendemo.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Sidang Lanjutan Kasus Dugaaan Korupsi oleh DW dan JW

IlustrasiJAYAPURA — Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi  dana Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya memanfaatkan APBD tahun 2010 senilai Rp11.4 Miliar yang melibatkan terdakwa DW dan JW (kini keduanya pejabat Pemprov Papua) kembali digelar.
Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Martinus Bala, SH., didampingi Anggota Majelis Hakim masing-masing Petrus Maturbongs, SH., MH., dan Linn Carol Hamadi, SH., serta Panitia Pengganti Ahab Pallora, SH.,  di Kantor Pengadilan Tipikor Jayapura, Rabu (23/7).
Menurut saksi Melkianus Arfayan selaku mantan Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lanny Jaya dan Kabid Akutansi Dinas Pendapatan, Pengelolahan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lanny Jaya serta saksi Joice Kogoya selaku Bendahara Hibah Dinas Pendapatan, Pengelolahan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lanny Jaya mengaku dana Pemilukada Lanny Jaya senilai Rp11,4 Miliar itu dicairkan berdasarkan memo terdakwa DW dan JW selaku mantan Plt. Bupati Lany Jaya tahun 2010. Dan bukan atas dasar naskah perjanjian hibah daerah, bahkan hingga kini tak ada pertanggungjawabannya.

Kamis, 24 Juli 2014 01:23

PNS Dilarang Tambah Libur

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

TEA. Hery DosinaenJAYAPURA - Sesaat lagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan memasuki masa libur panjang, 28 Juli hingga 3 Agustus 2014. Karenanya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua TEA. Hery Dosinaen, S.IP., memperingatkan agar para pegawai tidak lagi menambah libur.
“Diimbau kepada seluruh PNS untuk masuk kerja seperti biasa. Kita akan kontrol semua PNS, sesuai dengan surat edaran Gubernur tanggal 4 sudah harus masuk kantor seperti biasa,” ujarnya.
Seluruh pimpinan instansi pemerintah, kata Sekda, diharapkan melaksanakan kewenangan dan memerintahkan kepada seluruh PNS, anggota TNI dan anggota POLRI untuk menaati hari atau jam kerja, di samping menjaga suasana tetap kondusif.
“Kita  mulai libur tanggal 28 dan masuk kerja kembali pada tanggal 4 Agustus, hal ini sesuai surat edaran dari Pusat dan kami telah menyampaikan surat edaran tersebut kepada seluruh instansi termasuk BUMD dan Perbankan,” ucap Sekda kepada wartawan usai melakukan inspeksi mendadak, Rabu (23/07) kemarin.

Kamis, 24 Juli 2014 01:21

Kapolsekta Abepura Bakal Di-Pra Peradilkan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

Gustav KawerJAYAPURA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum bakal mempraperadilkan Kapolsekta Abepura Kompol Decky Hersupuny, setelah menangkap lima mahasiswa Kedokteran Uncen tanpa prosedur. Masing-masing AR, NOR, EK, RUD dan  YOS di  Mess/Asrama Fakultas Kedokteran Uncen atau di Belakang Lapangan Trikora, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota  Jayapura, Senin (21/7) sekitar pukul 12.30 WIT.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum Gustav Kawer, S.H., M.H., kepada  Bintang Papua di Kantor Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Rabu (23/7) mengatakan,  pihaknya dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Kapolsek Abepura. Pasalnya, kelima mahasiswa Kedokteran Uncen dijemput aparat Polsekta Abepura secara paksa tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penahanan.
 “Klien kami dibawa ke Polsekta Abepura sekaligus menandatangani surat perintah penangkapan,” tukas Gusrav Kawer.

Kamis, 24 Juli 2014 01:21

6 Mahasiswa Kedokteran Uncen Dibebaskan

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

IlustrasiJAYAPURA - Koordinator Gerakan Mahasiswa Kedokteran Peduli Orang Asli Papua (GMKP-OAP), Benyamin Legowan, didampingi Anggotanya, Veronika, dan lainnya mengaku memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pemilik Kebenaran (Tuhan), karena sekalipun kebenaran dipersalahkan selama beberapa bulan ini, namun akhirnya kebenaran tidak dapat dikalahkan.
 Pasalnya, hari ini (kemarin,red) Pembantu Rektor 1 (PR) Uncen Jayapura, DR. Onesimus Sauleka, dan Pembantu Rektor III (PR) Uncen, Fredrik Sokoy, Jayapura serta Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Dekan Fakultas Kedokteran Uncen Jayapura, Nomensen Mambraku bertemu dengan penyidik Polsek Abepura Kota untuk membebaskan 6 mahasiswa kedokteran Uncen Jayapura yang ditahan di Hotel Pledeo Mapolsek Abepura Kota Sejak, Senin, (22/7). Keenam mahasiswa FK itu diantaranya, Armando C. Faknik, Naberth Boby, Rudy Weya, Ekiton Weya, Yaspri Wenda, dan Nerianus Kogoya.
 Dijelaskannya, keenam mahasiswa Kedokteran tersebut dibebaskan sekitar pukul 14.10 WIT dan diantar langsung ke Mess Kedokteran Uncen Jayapura pada pukul 14.56 WIT.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Socrates: Rakyat Papua Harus Berpikir Untuk Membangun Diri Sendiri

Socratez Sofyan YomanJAYAPURA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat melalui rapat terbuka penetapan prolehan suara Pemilihan Presiden/ Wakil Prsiden RI tahun 2014, akhrinya menetapkan pasangan nomor urut 2 Jokowi- Jusuf Kalla sebagai presiden RI untuk periode 2014-2019.
 Terkait dengan itu, Ketua Umum Badan Pusat Pelayanan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (BPP PGBP), Socratez Sofyan Yoman, MA., mengaku tidak terlalu terpengaruh dengan  penetapan presiden tersebut. Sebab bagi Socrates siapapun yang terpilih tidak akan bisa menyelesaikan masalah Papua.
Socratez mengatakan, sebelum Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI dirinya sudah memprediksikan bahwa Calon Presiden Wakil Presiden terpilih akan menang 50 persen lebih perolehan suaranya.
Namun, ia mengatakan siapun Presiden/Wakil Presiden RI terpilih, pada prinsipnya tidak akan membangunan dan menyelesaikan persoalan Papua.
Menurutnya, entah Prabowo atau Jokowi sama-sama memiliki rekam jejak yang buruk. Kalau Prabowo semua sudah tahu karena banyak melakukan pelanggaran HAM di Papua, sedangkan untuk Jokowi, ia tidak sendiri, sebab jelas di belakang Jokowi ada banyak orang yang memiliki rekam jejak juga yang buruk, sebut saja Megawati Soekarno Putri yang pernah selama menjadi Presiden RI memerintahkan untuk membunuh Theys Hiyo Eluay dan menghilangkan Aristoteles Masoka.

Rabu, 23 Juli 2014 15:21

Pemkot Luluskan 952 CPNS K2

Ditulis oleh
Taksir item ini
(0 pilihan)

IlustrasiJayapura – Pemerintah Kota Jayapura akhirnya mengumumkan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil dari kategori dua (K2).
Dari hasil seleksi yang diikuti sekitar 1.413 orang, sebanyak 952 orang dinyatakan lulus Calon Pegawai Negeri Sipil kategori 2 (K2), Selasa (22/7).
Sesaat sebelum ditempelkan pengumuman tersebut, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano, kepala BKD, Polres dan Dandim memberikan pengarahan kepada para CPNS yang datang memenuhi Aula GSG kantor Walikota.
Walikota kepada wartawan menyampaikan hasil test tersebut merupakan murni dari kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ia berharap semua CPNS dapat menerima hasil tersebut dengan legowo.
Walikota juga mengakui pihaknya sudah berupaya untuk meminta kepada Kemenpan agar semuanya bisa lulus.
“Saya sudah berupaya agar semua diakomodir, tetapi ketentuan pusat tidak seperti itu,” kata walikota.

Taksir item ini
(0 pilihan)

Gerakan Mahasiswa Kedokteran Peduli Orang Asli Papua (GMKP-OAP) saat menggelar aksi diam di Halaman BEM Uncen Jayapura di WaenaJAYAPURA - Gerakan Mahasiswa Kedokteran Peduli Orang Asli Papua (GMKP-OAP) kemarin, (Selasa, 21/7) melakukan aksi diam sekitar 2 jam lamanya di Halaman Sekretariat BEM Uncen Jayapura di Waena, setelah itu melakukan Long March ke Kantor Rektorat Uncen Jayapura bertemu dengan Rektor Uncen Jayapura, Prof. DR. Karel Sesa untuk segera membebaskan 6 mahasiswa yang kini ditahan di Polsekta Abepura Kota, diantaranya, Armando C. Faknik, Naberth Boby, Rudy Weya, Ekiton Weya, Yaspri Wenda, dan Nerianus Kogoya.
  Ketua Komisi D BEM Uncen Jayapura, Septi Metdoga, mengatakan, penangkapan keenam Mahasiwa tersebut tidaklah mendasar, karena apa yang selama ini dituntut mahasiswa itu merupakan hak mahasiswa, karena mahasiswa ingin yang terbaik bagi Sumber Daya Manusia (SDM) mahasiswa kedokteran Uncen, yang kelak turun ke lapangan mengabdikan diri mereka bagi masyarakat yang notabenenya bersentuhan langsung dengan keselamatan nyawa manusia.
  Kemudian, pihaknya sangat heran, karena masalah tersebut merupakan masalah internal Kampus, yang mana Universitas memiliki otoritas hukum tersendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah di Kampus secara internal kampus dan tidak melibatkan kedalam proses hukum formal.

Halaman 2 dari 169