Jalan Raya Kotaraja Telp. (0967) 581614, 081298338027, Pemasaran/langganan:   081387520442, Hunting: 08124870241, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kamis, 20 Jun 2013 06:46

LPPD Supiori Masuk 10 Besar Papua

Ditulis oleh  Redaksi Binpa
Taksir item ini
(0 pilihan)

SORENDIWERI—Setelah sekian lama bertengger di nomor urut buncit, kini Pemkab Supiori bisa berbanggah, pasalnya penilaian terhadap pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah melalui penyampaian dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2012 mendapat skor tinggi dan masuk 10 besar kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Supiori, Izaak D. Abaa, S.STP., di ruang kerjanya, rabu (19/6) kemarin mengatakan, LPPD merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) oleh pemerintah kabupaten ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.

Dikatakan Izaak, untuk penyampaian LPPD Tahun 2012, Pemkab Supiori mendapat skor penilaian yang cukup tinggi dan masuk dalam 10 besar kabupaten/kota di Provinsi Papua yang cepat dan lengkap LPPD nya. Prestasi yang membanggakan ini, sambung Izaak, tidak lepas dari komitmen Bupati Supiori, Fredrik Menufandu SH MH MM, untuk menata dan memperbaiki pelaksanaan pemerintah di Kabupaten Supiori serta dukungan DPRD, pimpinan SKPD dan seluruh komponen masyarakat Supiori.
“Dokumen LPPD merupakan suatu kewajiban setiap pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku” ujar Izaak.
Menurut Izaak, sistem pemerintahan dan pelayanan yang baik dan optimal serta pengelolaan administrasi yang transparan, yang saat ini diperankan oleh Pemda Supiori menjadi indicator penting dalam pemberian skor dan perengkingan LPPD yang secara lengkap memberikan kesan bahwa pemerintahan Kabupaten Supiori sukses.
Kewajiban menyampaikan LPPD dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan bersifat laporan tahunan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Dimana terdapat 173 indikator penilaian yang dipakai untuk menentukan perengkingan. (hen/achi/lo2)

Baca 329 kali

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.


Anti-spam: complete the task