Bulog Siap Minimalisir Penyelewengan Raskin

article thumbnail

JAYAPURA — Beberapa kasus penyelewengan Beras Miskin (Raskin) yang kerap terjadi hingga berulang [ ... ]


Kamasan Institute : Ada Kesengajaan Ulur Waktu Pilgub

JAYAPURA- Sekertaris Kamasan Institute,  Musa Sombuk  mengatakan bahwa delapan bulan molornya wakt [ ... ]


Puskesmas di Kota Jayapura Dapat Bantuan Ambulan

article thumbnail

JAYAPURA – Berdasarkan Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes) tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Bad [ ... ]


Rabu, 22 Februari 2012
Home Kab. Jayapura PPD Minta Hormati Putusan MK Dan Biarkan KPU Bekerja
PPD Minta Hormati Putusan MK Dan Biarkan KPU Bekerja PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh redaksi binpa   
Jumat, 27 Januari 2012 22:31

Tujuh PPD ketika memberikan keterangan kepada wartawan Jumat (27/01) di SentaniSENTANI—Sebanyak tujuh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dari 19 PPD yang ada di Kabupaten Jayapura meminta agar berbagai pihak menghormati putusan sela MK hingga nantinya terbit putusan akhir MK. Kesembilan PPD tersebut diantaranya PPD Sentani Kota, Sentani Timur, Yokari, Waibu, Ebungfauw, Kaureh dan Lereh. Hal ini terungkap setelah PPD merasa prihatin setelah banyak bergulirnya polemik antara DPRD Kabupaten Jayapura dan KPUD Kabupaten Jayapura sehingga proses pemilukada di Kabupaten Jayapura terkesan terhambat.
Ketua PPD Sentani Kota Clemens Taime mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat lebih jeli dalam melihat permasalahan pemilukada yang tengah terjadi saat ini sehingga tidak menjadi salah paham dan pada akhirnya justru terprovokasi dan melakukan hal-hal yang dapat merugikan banyak pihak.
“Dalam putusan MK jelas disebutkan bahwa baik DPRD maupun KPUD harus bisa mengawal jalannya proses pemilukada bukannya justru saling bertolak belakang,” ujarnya kepada wartawan Jumat (27/01) ketika ditemui di Sentani.
Senada dengan  Taime, Ketua PPD Sentani Timur Jhon Wally di tempat yang sama juga mengungkapkan bahwa melihat situasi yang seperti ini, masyarakat diharapkan untuk tidak terprovokasi.
“Jika salah dalam memandang masalah ini maka kedepannya perbedaan persepsi akan semakin jauh rentangnya dan bisa saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan pada akhirnya justru memperkeruh suasana,” urai Wally. Demikian halnya dengan Ketua PPD Yokari Sem B. Yarisetou. Menurut Sem, apa yang sudah dikerjakan oleh KPUD dari awal hingga saat ini harus juga diperhatikan. Pasalnya, KPUD juga sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Jayapura.
“Ikuti saja apa yang sudah dikerjakan KPUD, khususnya 45 hari yang diberikan MK dalam amanatnya setelah itu baru bisa dilihat hasilnya, apakah nantinya akan dilakukan pemlilukada ulang atau justru putaran kedua,” tukasnya Sem.
Ditambahkannya, kepada berbagai pihak yang berkepentingan juga diharapkan dapat bertindak sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga tidak akan memberikan image atau pandangan yang keliru kepada masyarakat. (dee/roy/lo2)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Editorial

Hukum Yang Ompong

Puluhan nyawa di atas Tanah Papua terus melayang, dan rasanya jumlahnya akan terus bertambah, tidak peduli itu dari warga sipil, militer atau polisi, orang asli Papua maupun non Papua, namun yang pasti aksi penghilangan nyawa atas manusia itu tidak bisa di biarkan terus - menerus.
Kisruh, kerusuhan, dan anarkhisme di atas Tanah Papua seakan tidak habis – habisnya, motifnya pun beragam, mulai dari tudingan aksi kelompok yang bertentangan ideologi, Pilkada, masalah perburuhan, sampai dengan aksi – aksi kriminal yang misterius.
Belum lagi sejumlah kasus yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi oleh para penguasa, yang juga terkesan jalan di tempat dan tidak mampu di tuntaskan oleh aparat baik itu polisi maupun kejaksaan, menambah daftar panjang betapa tidak berdayanya hukum di atas tanah ini. Karena hukum kita hanya terlihat tajam kepada mereka yang akrab di sebut sebagai pelaku makar, pelaku tipiring, pengecer togel, atau pelanggar lalu lintas yang notabene aktor – akto [ ... ]


Opini

Sejarah……… Akan Memerdekakan Rakyat Papua ( 95% orang Papua mau merdeka)

article thumbnail

Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia, pada bulan Juni 1969 kepada anggota Tim PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara rahasia mengakui: “ 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber Dok: Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA). Sedangkan, Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 melaporkan: “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan res [ ... ]


Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul