Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


Jumat, 18 Mei 2012
Home Kab. Jayapura WPIA Desak Pemerintah Melihat Persoalan Secara Merata
WPIA Desak Pemerintah Melihat Persoalan Secara Merata PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh (cr-31/roy/LO1)   
Senin, 20 Februari 2012 21:50

JAYAPURA—West Papua Interest Association (WPIA) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mendefinisikan konferensi ILO, karena menurut West Papua Interest Association (WPIA), didalamnya ada banyak program kemanusiaan namun sampai saat ini pemerintah Indonesia masa bodoh atau sengaja tidak mendefinisikannya.

Hal tersebut disampaikan Sekjen West Papua Interest Association (WPIA) Andreas Wakerwa S.Sos, MM  saat berkunjung ke redaksi Bintang Papua (20/02)  malam, menurutnya, hingga saat ini sangat  mengesalkan sikap pemerintah terhadap masyarakat, terutama masyarakat didaerah konflik seperti Puncak. “Kami juga menilai pemerintah tidak professional untuk menangani persoalan yang terjadi di Papua seperti di Puncak,” katanya serius.

Disana menjadi daerah rusuh, hinggai saat ini memakan waktu berbulan-bulan belum juga selesai atau ditangani secara serius, sedangkan Tolikara yang terjadinya baru saja pemerintah langsung turun tangan, sampai daerahnya mulai kondusif dan korbanpun semua dilarikan ke  Rumah Sakit Dok II sampai tertolong. “Sedangkan masyarakat Puncak, membutukan bantuan seperti pengobatan, makanan dan lain-lain pemerintah tutup mata saja, apakan masyarakat puncak bukan bagian dari rakyat Indonesia?,” katanya tenuh tanya.

Lanjut Anreas, sikap seperti pemerintah ini bukan menumbuhkan keharmonisan antara masyarakat dengan pemerintah, melainkan, membangun kecemburuan masyarakat terhadap pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Sementara itu, akibat dari kerusuhan masyarakat ini, sebagian yang mengungsi ke daerah-daerah kesulitan untuk dapat beraktifitas guna menghidupi diri maupun keluarga, sedangkan mau pulang kembali ke daerah masih trauma, karena daerahnya belum kondusif. Hal ini secara tidak langsung masyarakat yang mengungsi maupun yang ada disana mengharapkan pertolongan dari pemerintah namun sampai saat ini belum juga pertolongan datang. “Untuk itu, kami WPIA  mendesak pemerintah melihat persoalan ini dengan sangat jeli, agar masyarakat kembali merasakan kebebasan berkarya, dengan rasa bebas,” bebernya. (cr-31/roy/LO1)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul