Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


+ Baca Lengkap
 1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


+ Baca Lengkap
 Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


+ Baca Lengkap
Jumat, 18 Mei 2012
Home Kab. Jayapura DP2KA Optimis Target PAD 2012 Tercapai
DP2KA Optimis Target PAD 2012 Tercapai PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh redaksi binpa   
Selasa, 21 Februari 2012 22:39

Edi Susanto, SE.MMSENTANI—Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA) Kabupaten Jayapura, optimis dapat mencapai target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 20 miliar. Hal ini disampaikan Kepala DP2KA Kabupaten Jayapura Edi Susanto, SE.MM kepada wartawan Selasa (21/02) di Sentani.
Menurutnya, optimisme pencapaian target PAD tahun 2012 ini belajar dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 dimana target PAD over target dari Rp.17 miliar naik menjadi Rp.24 miliar.
“Kami optimis PAD ke depan akan lebih meningkat, asalkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah segera diterbitkan,” katanya.
Edi menyebutkan, pihaknya berharap Perda yang mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 segera diterbitkan, karena itu adalah landasan DP2KA untuk mengelola secara optimal yang selama ini belum digarap.
Diterangkan Edi pula bahwa, untuk mencapai target tersebut, pihaknya juga telah mengambil langkah-langkah lain sambil menunggu Perda tentang pajak dan retribusi daerah disahkan. “Kami sebagai pihak pelaksana tugas tersebut sudah siap terutama menggarap potensi PAD yang selama ini belum digarap,” ujarnya.
Selain itu, menurut Edi, untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui DP2KA akan mengelola aset daerah khususnya tanah yang ada di Kota Jayapura untuk dimanfaatkan sebagai sumber PAD.
“Dengan cara bekerjasama dengan sektor swasta, seperti tanah bekas kantor Bupati di Jayapura di APO, Kota Jayapura, yang saat ini sedang digarap oleh sektor swasta,” imbuhnya. (dee/aj/lo2)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


+ Baca Lengkap

Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


+ Baca Lengkap

Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul