Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


+ Baca Lengkap
 1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


+ Baca Lengkap
 Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


+ Baca Lengkap
Jumat, 18 Mei 2012
Home Kampung Membangun F-SRB Kritisi Anggaran Pilkada Ulang Dan Serapan Anggaran
F-SRB Kritisi Anggaran Pilkada Ulang Dan Serapan Anggaran PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh redaksi binpa   

Manokwari- Anggota DPR Papua Barat, Yance Yomaki dari Partai Fraksi suara rakyat bersatu (F-SRB) di dalam agenda penting APBD Perubahan tahun 2011, adalah menyangkut anggaran Pilkada ulang gubernur-wakil gubernur Papua Barat tahun 2011. Usulan anggaran itu diajukan oleh KPU Papua Barat (KPU PB) dan akan menjadi fokus fraksi suara rakyat bersatu (F-SRB) DPR Papua Barat (DPR PB).
Demikian yang disampaikan Yance Yomaki Minggu, (18/9) kemarin, ketika di hubungi dibalik selulernya. Dijelaskan, kalau selain mencermati prosentasi serapan anggaran di tiap-tiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), F-SRB juga memfokuskan pembahasan pada alokasi ana hibah untuk pilkada gubernur-wakil gubernur ulang nantinya.
“Pada intinya Kami dari (fraksi suara rakyat bersatu) akan kritis soal alokasi dana hibah yang akan diberikan untuk membiayai pilkada ulang. Seperti apa penggunaan dana hibah awal yang telah dipakai oleh KPU Papua Barat. Dan apakah dari total dana hibah yang digunakan pada pilkada awal masih terisah atau tidak ? Ini akan kami petanyakan,” kata Yance dihubungi kemarin, minggu. Disamping prembahasan itu akan menjadi fokus perhatian pada alokasi anggaran pilkada, F-SRB juga akan bersikap kritis soal serapan anggaran di masing-masing SKPD. Bahkan, F-SRB mengancam akan menggunakan kebijakan poilitik untuk mendesak melakukan pergesaran program kegiatan, jika serapan angaran tidak sesuai realisasi.
Ditambahkannya Yance, dalam anggaran tahun 2011 ini kita akan lihat berapa besar prosentasi serapan angaran di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Jika serapan tidak sesuai realisasi maka, kami akan melakukan pergesaran-pergesaran keigatan yang kembali diakomodir di dalam pembahasan APBD perubahan. Diharapkannya juga kepada program-program yang lebih menyentuk kepada masyarakat,” imbuh Yance. (cr-30/don/lo2)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


+ Baca Lengkap

Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


+ Baca Lengkap

Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul