Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


Jumat, 18 Mei 2012
Home Kep. Yapen Warga Serui Laut Minta Saluran Air Bersih dan Jalan Aspal
Warga Serui Laut Minta Saluran Air Bersih dan Jalan Aspal PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh redaksi binpa   
Rabu, 15 Februari 2012 22:04

Ones Wayoi : Jangan Pernah Mempersalahkan Masyarakat Apabila Terpaksa Mengibarkan Bendera Bintang Kejora di Serui Laut

SERUI – Karena keinginan masyarakat Serui Laut untuk menikmati pembangunan, terutama pema sangan jaringan pipa air bersih dan pengaspalan jalan di wilayahnya yang terkesan tidak mendapat respon Pemerintah setempat, menimbulkan kekesalan dari warga.
Hal itu sebagaimana diungkapkan salah satu tokoh Adat Serui Laut Ones Wayoi,S.Sos, yang menyatakan bahwa apabila tidak ada respon sekali dari Pemerintah atas aspirasi warganya, makan jangan pernah mempersalahkan masyarakat apa bila terpaksa mengibarkan bendera bintang kejora di serui Laut.
Kampung Serui Laut, menurutnya memiliki sejarah integrasinya Papua ke dalam NKRI. Dimana merupakan tempat pertamakalinya dikibarkannya bendera merah putih di kampungnya oleh pemuda dan pemudi Irian Barat yang diprakarsai oleh pioner pemuda dari kampung serui laut. “Sehingga para pejuang generasi terdahulu yang berasal dari serui laut dilupakan oleh Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, hal itu terlihat dari pengusulan untuk penyaluran jaringan pipa air bersih dan pengaspalan jalan diserui laut yang tidak ditanggapi dan tidak mendapat perhatian dari Pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut ditegaskan, Dirinya dan masyarakat Serui Laut apabila menaikkan bendera bintang kejora bukanlah karena separatis, sehingga diperlukan kehadiran pasukan TNI-Polri. “Namun hanya sebagi rasa kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah sehingga bendera tersebut hanya bisa diturunkan  oleh ketua DPRD dan Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, dikarenakan aspirasi dari masyarakat tidak dijawab sampai saat ini,” tegasnya. (seo/aj/lo2)

Comments
Add New Search
barnabas bonai     |110.139.242.xxx |Y-m-d H:i:s
ya saya setuju dengan bapa dewan adat suk u arui ka
re sy sebagai pemuda dari kampung serui l aut dan sy merasak
an hal yang seperti di ungkapkan ole bpk
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul