TIMIKA—Ratusan warga yang mengakui anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demo di Lapangan Timika Indah Timika, Senin (20/2012). Warga KNPB menolak kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di dibentuk Presiden SBY pada akhir tahun 2011 silam.

Salah seorang warga yang mengakui anggota KNPB, Antonius Yatipai mengatakan masyarakat Papua menilai Otsus telah gagal karena tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hari ini warga turun ke jalan menyerukan agar pemerintah tidak perlu membentuk organisasi apapun dengan dalih ingin membangun Papua lebih baik ke depan.

" Selama ini pemerintah buat apa. Otsus dengan dana 3-4 trilun tiap tahun hanya untuk memperkaya para pejabat di Papua. Masyarakat tidak pernah merasakan hasil dari Otsus itu. Masyarakat Papua tetap pada perjuangan menentukan nasib sediri dengan cara apapun. 

Kehadiran UP4B sebagai sebuah organisasi perantara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Papua dengan pemerintah  di Jakarta itu "lagu lama" yang ingin mengelabui masyarakat Papua. " Kami tidak mau dittipu terus menerus oleh Jakarta. Otsus kami anggap gagal, yang sudah tentu pemerintah gagal mengurus Papua. Untuk itu pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan Otsus dan seluruh dana yang disalurkan selama ini kemana saja," terang Antonius.

Antonius meminta kepemerintah dapat mengungkap kasus-kasus korupsi  yang kini sangat marak di Papua lebih-lebih para elite pejabat mulai dari provinsi sampai ke kabupaten-kabupaten. Sejak Otsus turun, pejabat dan keluarganya setiap tahun beli mobil mewah, rumah mewah lebih dari satu. Dana Otsus yang turun ke kabupaten hanya berkisar 50-60 miliar, sedangkan yang lain kemana. Bayangkan kalau satu tahun dana Otsus ada 3-4 triliun ada banyak uang di provinsi. " Pemerintah pusat dan KPK harus mengusut penyimpanan dana APBD atau Otsus di rekening-rekening para oknum pejabat. Termasuk rekening gemuk di provinsi senilai Rp2,8 triliun harus diproses. Rakyat di daerah sangat menderita, masih pakai koteka, masih pakai cawat, sedangkan di kota pejabat dan pegawai naik mobil dan sepedam motor mewah. tidak tahu malu itu uang rakyat," sinis Antonius.

Selain itu dia juga menyoroti kinerja para kepala daerah di Papua yang selalu keluar daerah, lebih-lebih ke Jakarta. Setiap minggu ke Jakarta tidak tahu ada urusan apa. Sayang sekali rakyat boleh menderita, tapi pejabat menggunakan uang rakyat terbang kesana dan kemari. Selain itu pejabat daerah malas masuk kantor. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun masuk kantor hanya bisa hitung dengan jari.

Bila KNPB menggelar demo damai menolak UP4B itu sangat wajar karena  UP4B hadir sudah terlambat. Masyarakat Papua sudah terlanjur sakit hati, masyarakat Papua sangat marah dengan ulah pemerintah yang selalu menjanjikan "gula-gula" kepada masyarakat.

Selain itu Natalis A, mengatakan masyarakat Papua saat ini tidak bisa ditipu dengan bentuk apapun. Sejak Papua bergabung dengan NKRI selalu masyarakat menjadi obyek kepentingan pemerintah hingga muncul kasus-kasus pelanggaran HAM berat, pembangunan tidak menyentuh masyarakat sampai ke kampung-kampung, hingga masyarakat antipati dengan pemerintah. Saat ini UP4B datang dengan begitu banyak program, itu bagus dan positif tapi masyarakat Papua sudah terlebih dahulu kecewa dengan janji-jani pemerintah, kecewa dengan aksi pelanggaran hAM berat yang terjadi selama ini yang terkesan masyarakat menjadi obyek. (hdm/roy/LO1)

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
UBBCode:	-color-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -size-tinysmallmediumlargehuge
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.

Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."