Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


+ Baca Lengkap
 1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


+ Baca Lengkap
 Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


+ Baca Lengkap
Jumat, 18 Mei 2012
Home Port Numbay BTM Tunjukkan Kelebihan Kota Jayapura
BTM Tunjukkan Kelebihan Kota Jayapura PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh redaksi binpa   
Selasa, 21 Februari 2012 22:39

Kepada Pemerintah Kota Palangkaraya Saat Studi Banding ke Kota Jayapura

JAYAPURA – Saat menyambut kedatangan Wakil Walikota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, H. Maryono, S.Hi beserta rombongan, Walikota Jayapura Drs. Benhur Tommy Mano, MM memperlihatkan sejumlah keunggulan yang ada di Kota Jayapura.
Keunggulan tersebut, seperti 3 kali berturut-turut pemeriksaan oleh BPK dengan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian.
“Namun bukan berarti kita berhenti dari situ saja namun ingin lebih meningkatkan agar nilai tersebut dapat terus meningkat,” ujar Walikota saat memaparkan sejumlah keunggulan Kota Jayapura, Selasa (21/2).
Selain itu beberapa keunggulan yang dimiliki pemerintah Kota Jayapura yang dipertunjukan,diantaran potensi kekayaan alam yang sangat menjanjikan, kearifan lokal yang masyarakat miliki,  perkembangan pembangunan yang sangat pesat, Otonomi Khusus, daerah yang sedang berkembang atas hal penghijauan lingkungan, masyarakat yang hidupnya secara Heterogen, dan lain-lain. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Palangkaraya Maryono juga mengungkapkan selayang pandang keunggulan yang dimiliki Kota Palangkaraya. “Kota Palangkaraya, sangat unik karena hidup secara kerukunan, antar umat beragama, dalam hal ini terkesan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Peresiden sendiri mengatakan bahwa Kota Palangkaraya merupakan Kota Pancasila,” ungkapnya.
Selain itu Maryono juga mengatakan bahwa perkembangan pembangunan Kota Jayapura yang sangat pesat, akan dijadikannya sebagai pembanding. “Kami jadikan pembanding untuk kami merencanakan pembangunan di Kota Palangkaraya. Kemudian masalah pengawasan pun kami akan ambil sampelnya dari Kota Jayapura, sebagai pembanding,” ungkapnya. (cr-31/aj/LO2)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


+ Baca Lengkap

Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


+ Baca Lengkap

Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul