Industri Berbasis SDA Daerah Perlu Ditingkatkan

JAYAPURA – Saat ini diperlukan peningkatan pengembangan industri berbasis Sumber daya Aalam (SDA)  [ ... ]


+ Baca Lengkap
 1.500 ekor Labi-Labi Moncong Babi Dilepasliarkan

SENTANI - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan menggandeng pihak PT Freepor [ ... ]


+ Baca Lengkap
 Dewan : Di Sentani Timur Banyak Guru SD Malas

SENTANI - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Frangklin Wahey, S.Sos menemukan sejumlah guru di D [ ... ]


+ Baca Lengkap
Jumat, 18 Mei 2012
Home Sarmi Rumah Sakit Bergerak Mulai Diwujudkan
Rumah Sakit Bergerak Mulai Diwujudkan PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh (che/aj/LO1)   
Senin, 23 Januari 2012 14:33

Dengan Penyiapan Lahan Dengan Program  Kemitraan

SARMI - Program 100 hari pemerintahan Manibor-Suripno dalam bidang kesehatan mulai menampakan kemajuan. Kampanye pada Pemilukada lalu untuk membangun “Rumah Sakit Bergerak” sebagai solusi pelayanan kesehatan berkualitas di tingkat distrik sudah pada tahap penyediaan lahan.

Wakil Bupati Sarmi Ir Alberthus Suripno yang mendampingi tim dari Kementerian Kesehatan meninjau lahan yang akan digunakan untuk rumah sakit bergerak, Jumat (20/1/2012).

“Rumah sakit bergerak maksudnya kontruksi bangunan dibangun dengan sistem knockdown. Jadi bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan. Hal ini juga merupakan program Pemerintah Pusat lewat Kementrian Kesehatan untuk membantu memfasilitasi RS bergerak dengan pola kemitraan,” terang Suripno.

Bentuk pola kemitraan tersebut, lanjut Suripno, pemerintah kabupaten berkewajiban menyediakan lokasi. “Kita sediakan lahan, Pusat yang bangun rumah sakitnya. Pada tahun pertama biaya operasional 100 persen ditanggung Pusat,” ujarnya.

Program yang direncanakan selesai pada tahun kelima tersebut, dititik beratkan pada kesediaan peralatan dan tenaga dokter ahli yang berkualitas.

“Untuk tahun ke 2 sampai tahun ke 5, pembiayaan dibebankan pada daerah sebesar 25%. Semuanya nanti ada 4 orang dokter ahli,” ujarnya lagi.

Untuk diketahui, di Sarmi belum memiliki rumah sakit. Untuk sekelas kota kabupaten di Distrik Sarmi, hanya ada Puskesmas dengan peralatan dan ketersedian tenaga dokter ahli yang minim. Untuk kasus-kasus berat dan darurat, seringkali pasien di Sarmi dirujuk ke Rumah Sakit di Jayapura yang lama perjalanan darat 8 jam dengan jalan bermedan berat. (che/aj/LO1)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
 

Editorial

Bual – Bualan Poli”Tikus”

Perdasus Pilgub masih menjadi pertentangan, masing – masing pihak bertahan dalam asumsi dan pandangan hukum masing – masing, yang menurut mereka adalah kebenaran dan atas nama rakyat, namun semuanya bermuara pada satu ajang perebutan kekuasaan demi mempertahankan kepentingan diri,  kelompok dan golongan masing – masing.
Konsekuensi dari pertentangan tersebut sudah pasti molornya pelaksanaan Pilgub di Provinsi Papua, dan sudah molor 8 bulan lamanya, tidak dapat dipungkiri akar masalah molornya itu adalah karena masih adanya pihak yang sangat berambisi untuk menjadi penguasa di atas Tanah Papua ini, demi obsesi pribadi dengan berlindung di balik nama hak warga negara, dengan memanfaatkan celah hukum dan kesemrawutan tata hukum di negara bernama Republik Indonesia ini.
Penafsiran – penafsiran hukum untuk serangkaian kosa kata yang jelas, terkadang dipelintir sedemikian rupa sehingga masyarakat dianggap tidak mengetahui apa niat dan maksud yang tersembunyi di balik itu semua.
Tapi it [ ... ]


+ Baca Lengkap

Opini

ANEKSASI, POLITISASI DAN EKSPLORASI JARGON USANG TANPA DASAR

Anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega menegaskan pihaknya tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi menyetujui otonomi khusus bagi provinsi itu sebagaimana Republik Indonesia memberlakukannya di Aceh. “Eni Faleomavaega, berharap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara serius dan konsisten oleh pemerintah RI,” demikian, dilaporkan anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari dari Washington D.C. kepada ANTARA di Semarang, Kam [ ... ]


+ Baca Lengkap

Tanggapan Berita

Kirimkan tanggapan anda Via SMS ke Nomor 081248802200 terhadap EDITORIAL Bintang Papua hari ini. Untuk tanggapan yang di nilai terbaik akan mendapatkan souveneir (Cinderamata) khas Bintang Papua. Tanggapan anda juga dapat di akses di http://bintangpapua.com

Pace Bintul