|
Jayapura– Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI meminta kepada Presiden agar menugaskan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) untuk berkantor di Jayapura dan Manokwari minimal 3 bulan atau 6 bulan (1 semester) untuk mengurus soal – soal pembangunan di Papua mengingat hari hari terakhir ini Papua tidak bisa diselesaikan melalui pemberian status Otonomi Khusus saja tetapi Pemerintah pusat harus ada ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus berjalan secara murni dan konsekwen sebagaimana yang diharapkan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pengembangan Infrastruktur DPP KNPI, Arnold Udam kepada Bintang Papua melalui releasenya semalam yang juga ditanda tangani HM. Dian Assafri, SH, MH selaku Sekretaris Bidang Infrastruktur DPP KNPI. “Tapi yang selama ini kami lihat dan amati hanya beberapa Kementerian saja yang fokus dan concern mengurus masalah Papua, beberapa Kementerian lainnya terkesan apatis dispartisipatif dan melempar semua peran pembangunan di tanah Papua kepada Presiden SBY”, kata Udam.
Menurutnya komitmen Presiden SBY perlu didukung oleh semua Menteri terkait, hal ini dimungkinkan bila semangat pemerintah adalah membangun tanah Papua agar persoalan Papua diurus secara permanen dan terintegrasi dan yang lebih utama rakyat Papua merasa lebih dekat dengan pemerintah jangan sebaliknya pemerintah merasa lebih dekat dengan pemerintah. “Jangankan bertemu Menteri, rakyat jumpa dengan Kadistrik atau Bupati/Walikotanya saja sudah susah, Kepala Distrik menghabiskan hari – harinya di Ibukota Kabupaten sementara Bupati/Walikota menghabiskan waktu kantornya di Ibukota Jakarta sementara oknum-oknum pejabat teras Kantor Gubernur asyik/syur dengan dunia-nya di Luar Negeri,” katanya lagi.
Menurutnya, bagaimana pembangunan bisa jalan di tanah Papua bila 80 % Dana Otonomi Khusus kembali ke Ibukota Jakarta dalam bentuk hura-hura dan pesta pora serta biaya kenakalan pejabat dalam keremangan malam di Kota Metropolitan Jakarta?.
DPP KNPI mendesak kepada Presiden SBY untuk segera merealisasikan janjinyanya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum berakhirnya kepemimpinan Presiden SBY pada 2014 nanti.
Dalam sidang kabinet terbatas bidang perekonomian beberapa waktu lalu, pemerintah membahas tentang upaya meningkatkan pembiayaan infrastruktur. Dalam sidang tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengagendakan rencana dan kebijakan untuk menghadirkan bank infrastruktur dan sejumlah isu perbankan dan keuangan yang lain.
SBY menyatakan, pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas pemerintah saat ini. Lewat program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur di seluruh Indonesia.
“Ada sisi lain, sisi perbankan. Ini harus kami pastikan semua tersedia. Ini harus kami lakukan agar semua terimplementasi,” kata SBY ketika itu.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan dalam MP3EI total dana untuk mendukung program tersebut tidak sedikit. “Kita memerlukan Rp 4.000 triliun,” katanya, Rabu (25/1).
Dana tersebut diantaranya merupakan total investasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk infrastruktur sendiri Indonesia membutuhkan Rp1.700 triliun.
“Selaku anak Papua yang dipercayakan pemuda Papua untuk duduk dalam kepengurusan di DPP KNPI kami meminta kepada DPR Papua agar dalam pembahasan RAPBD Provinsi Papua 2012 untuk perlunya prioritas anggaran dalam penetapan RAPBD Provinsi Papua tahun anggaran 2012 untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Pegunungan Tengah Papua”, katanya.
Menurutnya hal ini penting dilakukan mengingat selama periodisasi kepemimpinan Presiden SBY pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat cenderung terabaikan dan terkesan jalan di tempat (stagnan) terutama pada wilayah pegunungan tengah Papua.
Percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, udara, listrik dan sarana prasarana air bersih penting dan mendesak dilakukan guna membuka keterisolasian wilayah sekaligus menurunkan harga Sembilan Bahan Pokok (sembako) yang terlampau mahal di Papua.
Udam mensinyalir dana – dana percepatan infrastruktur tertelan oleh mental – mental birokrasi yang tidak punya hati untuk membangun Papua baik pada strata pemerintahan lokal maupun nasional (mental birokrasi yang korup).
“Mengurus Papua harus secara holistik dan tidak parsial, butuh keterpaduan dan sinergitas dari semua komponen dan stakholder terutama masyarakat asli Papua itu sendiri, butuh kesehatian”, katanya
Ia juga mendesak pemberdayaan terhadap pengusaha Papua terus dilakukan agar menjadi pemain tunggal dalam membuka iklim investasi di tanah Papua untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Pemerintah hanya bertugas menciptakan stabilitas nasional di daerah dan menyiapkan regulasi dalam rangka memperlancar proses dan tahapan pembangunan yang dilakukan oleh dunia usaha.
Kepada Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, DPP KNPI minta agar titik – titik sentra pembangunan infrastruktur di wilayah Pegunungan Tengah Papua mesti menjadi prioritas karena selama ini masyarakat Papua yang bermukim diwilayah ini sulit mendapat akses pelayanan publik baik dari sisi kebutuhan sembilan bahan pokok, Listrik dan juga suplay air bersih. “Bapak E.E MANGINDAAN selaku Menteri Perhubungan kami minta untuk membuka kembali rute penerbangan San Fransisco – Hawaii Honolulu – Biak. Bandar Udara Internasional Frans Kaisepo di Biak mesti dibuka kembali guna menghidupkan KAPET (Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu) di Papua Bagian Utara sekaligus memacu tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata di Indonesia Bagian Timur dan yang lebih utama adalah untuk mendorong suksesnya pelaksanaan MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) hingga 2025 nanti yang mana Kepulauan Maluku dan Papua ditetapkan sebagai Koridor 6 Pembangunan”, ujarnya.(amr/don/l03)
|
